Anggaran Turun, Disdik Kalteng Perkuat Peran Pengawas SMA, SMK, dan SKH Tahun 2026
Sebarkan artikel ini
Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo.
PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, bersama Plt. Sekretaris Disdik, para kepala bidang, Plt. Kepala BTIKP, serta Koordinator Pengawas. Sebanyak 45 pengawas dari kabupaten dan kota se-Kalteng turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Rakor ini menjadi forum konsolidasi sekaligus evaluasi peran pengawas dalam menjaga mutu pendidikan di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam sambutannya, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan refleksi sejak dirinya mulai menjabat pada 13 Desember 2023.
Ia menilai amanah yang diemban harus dijalankan dengan komitmen kuat agar memberikan dampak nyata bagi siswa, guru, dan lingkungan pendidikan secara luas.
Ia menegaskan bahwa pengawas memiliki peran strategis dalam sistem manajemen pendidikan.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada pengendalian, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan program.
“Pengawas merupakan bagian penting dari seluruh proses manajemen pendidikan. Perannya tidak bisa dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Reza juga memaparkan bahwa anggaran pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari sekitar Rp2,3 triliun pada 2025 menjadi kurang lebih Rp1,3 triliun pada 2026.
Penurunan tersebut, katanya, menuntut kebijakan berbasis prioritas dengan tetap mengutamakan kebutuhan peserta didik.
Ia menyebut sekitar 99 ribu siswa menjadi prioritas utama dalam perencanaan program pendidikan.
Selanjutnya, perhatian juga diberikan kepada sekitar 10 ribu guru, baik dari sisi kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi.
Selain itu, ia menyinggung praktik lama terkait pemberian biaya pengawasan yang tidak seragam di sekolah. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal dalam tata kelola pendidikan.
Saat ini, menurutnya, hal tersebut telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pengawas.
Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diikuti dengan peningkatan kinerja.
Pengawas diminta aktif turun ke lapangan, melakukan pembinaan yang konstruktif, serta memastikan standar layanan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Reza juga mengingatkan bahwa pengawas merupakan representasi Dinas Pendidikan di setiap satuan pendidikan.
Karena itu, ia mendorong para pengawas untuk membangun kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah dan tenaga pendidik guna menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan produktif.
Melalui Rakor ini, Disdik Kalteng berharap fungsi pengawasan semakin profesional, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah. (red/adv)
