![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan Pemerintah Provinsi tidak akan mengurangi komitmen terhadap program prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar dalam kegiatan silaturahmi dan dialog bersama pimpinan organisasi pers serta wartawan di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru ini.
Kegiatan itu menjadi ajang memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan apresiasi atas dukungan media dalam mengawal pemberitaan pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
“Mohon izin Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa di waktu berjalan satu tahun ini teman-teman pers, media, dan jurnalis yang tergabung, baik itu bermedia kontrak dengan Pemprov ataupun yang saat ini juga belum berkontrak, mereka sudah mengawal dengan sangat baik berkaitan dengan pemberitaan,” ungkap Rangga.
Ia juga menegaskan bahwa situasi efisiensi anggaran yang tengah berlangsung tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Agustiar menjelaskan bahwa sejak dilantik 11 bulan 10 hari lalu, ia langsung dihadapkan pada tantangan penyesuaian anggaran.
Pemerintah provinsi kemudian melakukan evaluasi dan rasionalisasi belanja, terutama pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi anggaran kami sikapi dengan melakukan evaluasi dan pengurangan belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, kegiatan di hotel, dan pengeluaran sejenis lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar anggaran daerah lebih terarah pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan perlindungan sosial.
Program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana dipastikan tetap berjalan sebagai upaya mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi.
Di sektor sosial, pemerintah provinsi tetap menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk pangan dan bantuan tunai.
Intensitas penyaluran disebut dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun sesuai kebutuhan. Insentif bagi RT, RW, pemuka agama, dan tokoh masyarakat juga tetap diperhatikan meski dengan penyesuaian anggaran.
Selain itu, pemerintah provinsi tengah menyiapkan peluncuran Kartu Huma Betang sebagai inovasi layanan publik yang diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Agustiar menegaskan, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan APBD lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. (red/adv)
