![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan yang digelar di Palangka Raya, belum lama ini.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyampaikan bahwa laporan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurutnya, DPRD akan mempelajari secara cermat seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK.
“LHP dari BPK merupakan instrumen penting bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan. Setiap rekomendasi tentu harus ditindaklanjuti secara serius dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Arton.
Ia menilai, pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki nilai strategis dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam laporan tersebut, sektor lingkungan dan kehutanan turut menjadi fokus pemeriksaan. Hal ini dinilai relevan mengingat Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Pengelolaan sektor lingkungan dan kehutanan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Pengawasan yang kuat diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, pemeriksaan terhadap kinerja Bank Kalteng juga menjadi perhatian. DPRD berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat fungsi intermediasi perbankan daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif.
“Kami berharap Bank Kalteng dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sehingga mampu berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Arton.
DPRD Kalteng menyatakan komitmennya untuk mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. (dam)
