l
PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mempelajari strategi pengelolaan infrastruktur yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai langkah memperkuat kebijakan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Fokus utama dalam kunjungan kerja tersebut yakni menggali pola pengelolaan jalan, terutama ruas kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, belum lama ini.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kalteng dalam memperluas referensi kebijakan pembangunan yang dapat diterapkan di daerah. Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki strategi yang terukur agar kualitas infrastruktur tetap terjaga tanpa membebani kemampuan fiskal.
Rombongan Komisi IV DPRD Kalteng diterima Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Alin Norkhalis, yang hadir mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib. Pertemuan berlangsung interaktif melalui pembahasan sejumlah kebijakan terkait pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur yang dinilai mampu menyesuaikan kondisi anggaran daerah.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali, menilai keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kondisi tersebut justru memerlukan pendekatan yang lebih terukur melalui penentuan skala prioritas.
“Kondisi fiskal yang terbatas menuntut adanya strategi yang cermat. Kami melihat Kalsel mampu menjaga kualitas jalan dengan pendekatan yang lebih fokus pada pemeliharaan dan prioritas, ini menjadi pembelajaran penting bagi Kalteng,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurut Rusdi, ruas jalan kabupaten memiliki posisi strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kondisi jalan dinilai harus tetap menjadi prioritas meskipun ruang anggaran pemerintah daerah mengalami penyesuaian.
Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga pola koordinasi yang terbangun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Rusdi menjelaskan, sinergi antarlembaga sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhalis, memaparkan bahwa pihaknya menerapkan strategi efisiensi melalui penguatan program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap infrastruktur jalan. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dibandingkan memprioritaskan pembangunan baru yang membutuhkan anggaran lebih besar.
Menurut Alin, langkah menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada menjadi pilihan realistis untuk mempertahankan tingkat kemantapan jalan di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Selain mempertahankan fungsi jalan, pola tersebut juga dinilai dapat menekan potensi kerusakan yang lebih besar pada masa mendatang.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga memaksimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan daerah, termasuk jalur distribusi logistik dan akses menuju fasilitas pelayanan dasar masyarakat.
Tidak hanya itu, aspek pengawasan teknis juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Dinas PUPR Kalsel turut melakukan pendampingan kepada dinas PUPR tingkat kabupaten guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Rusdi menilai berbagai langkah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalsel menunjukkan pentingnya inovasi kebijakan dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, berbagai praktik tersebut dapat menjadi bahan kajian yang relevan bagi Kalteng.
“Kami akan mengkaji dan menyesuaikan strategi yang relevan untuk diterapkan di Kalteng, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kalteng berharap terbangun kerja sama yang semakin kuat antardaerah di Kalimantan, terutama dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. (Red/ADV)
