l
PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur permukiman yang merata dan berkelanjutan melalui kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kotawaringin Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas lingkungan hunian masyarakat di berbagai wilayah.
Kunjungan kerja yang dilaksanakan tersebut menjadi bagian dari perhatian DPRD Kalimantan Tengah terhadap pembangunan sektor permukiman yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang terencana dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Dalam pertemuan bersama jajaran Disperkim Kabupaten Kotawaringin Barat, sejumlah persoalan strategis menjadi fokus pembahasan. Berbagai kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dibicarakan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pembahasan mencakup penataan kawasan permukiman, upaya pengurangan kawasan kumuh, penyediaan akses air bersih, hingga peningkatan kualitas rumah layak huni. Berbagai aspek tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon mengatakan pembangunan sektor permukiman mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan sehari-hari warga.
“Kami ingin memastikan pembangunan permukiman tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat,” katanya, baru-baru ini.
Menurutnya, lingkungan tempat tinggal yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, kenyamanan hidup, serta produktivitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, ia menilai pembangunan permukiman perlu dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dasar.
Lohing Simon menjelaskan sinkronisasi program pembangunan dan penganggaran menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat berlangsung efektif serta tepat sasaran.
“Ia menjelaskan, sinkronisasi program dan penganggaran menjadi faktor penting agar pembangunan infrastruktur permukiman dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Terlebih, masih terdapat sejumlah kawasan yang memerlukan perhatian dalam peningkatan sarana dan prasarana dasar,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan program yang dijalankan pemerintah daerah. Keberlangsungan pembangunan dinilai penting agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak berkelanjutan.
Dukungan pemerintah daerah disebut memiliki peran besar dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan. Sinergi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi program yang telah direncanakan.
“Pembangunan permukiman yang baik bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat. Ini yang terus kami dorong,” ucap Lohing Simon.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kalimantan Tengah berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dapat semakin diperkuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak dan nyaman. (Red/ADV)
