l
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan adanya potensi kesenjangan layanan keuangan di tengah percepatan penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Digitalisasi yang terus berkembang dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Percepatan transformasi digital di sektor keuangan saat ini terus berkembang dan mulai diterapkan dalam berbagai aktivitas transaksi masyarakat. Sistem pembayaran digital dipandang memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan transaksi hingga peningkatan efisiensi layanan keuangan.
Namun di sisi lain, penerapan sistem tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedalaman yang masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik mengatakan transformasi digital pada sektor keuangan perlu didukung kesiapan yang matang agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi harus dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan sistem yang tersedia.
“Untuk pembayaran sistem digital tentu membuat kesulitan kepada orang lanjut usia, terutama yang dari beberapa desa yang belum terkoneksi internet dan masih tertinggal pemahaman digitalisasinya. Yang dibutuhkan masyarakat pedalaman sinyal internet,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menilai kelompok masyarakat lanjut usia dan warga yang tinggal di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling rentan terdampak kondisi tersebut. Selain keterbatasan pemahaman teknologi, masyarakat juga dihadapkan pada persoalan infrastruktur jaringan yang belum merata.
Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena perkembangan teknologi tidak seharusnya meninggalkan sebagian masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan digital.
Sutik menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi antara pemerintah daerah, pihak perbankan, serta penyedia layanan telekomunikasi agar penerapan sistem pembayaran digital dapat berjalan secara efektif.
Ia menyebut penguatan infrastruktur jaringan internet harus menjadi prioritas utama sebelum penerapan sistem pembayaran digital dilakukan secara lebih luas di seluruh wilayah.
“Penguatan infrastruktur jaringan menjadi prioritas utama sebelum mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara masif,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama 2026, sejumlah wilayah di Kecamatan Antang Kalang dan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, masih mengalami gangguan jaringan yang cukup memengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.
Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas komunikasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan berbasis digital yang saat ini mulai berkembang.
Sutik menegaskan pemerataan akses internet memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar mendukung transaksi digital. Menurutnya, jaringan internet juga berperan penting dalam membuka akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, hingga peluang ekonomi yang lebih besar.
“Yang paling utama perbaikan sinyal agar bisa masuk, supaya masyarakat di pelosok juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik,” tegasnya.
DPRD Kalimantan Tengah berharap adanya langkah konkret melalui kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dengan pemerataan jaringan yang lebih baik, transformasi digital diharapkan dapat berlangsung secara inklusif sehingga masyarakat di wilayah pedalaman juga memperoleh manfaat yang sama dalam mengikuti perkembangan teknologi dan layanan keuangan modern. (Red/ADV)
