Jembatan Belum Ada, Anak-anak Pedalaman Kalteng Masih Naik Perahu ke Sekolah
Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar.
PALANGKA RAYA – Persoalan akses pendidikan di wilayah pedalaman Kalteng kembali menjadi perhatian DPRD Kalteng. Infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, dinilai perlu mendapat prioritas agar kondisi geografis tidak terus menjadi hambatan bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengatakan pembangunan infrastruktur harus benar-benar melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Pembangunan jembatan di wilayah yang selama ini mengandalkan jalur sungai menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Salah satu contoh berada di Desa Tumbang Tangoi, Kecamatan Petak Malai, Katingan. Anak-anak yang bersekolah di SD Negeri 1 Tumbang Tangoi masih harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk mencapai sekolah karena belum tersedia jembatan sebagai akses penghubung.
“Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedia jembatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Bryan, Selasa (11/8/2026).
Kondisi geografis Kecamatan Petak Malai memang menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan akses transportasi. Wilayah ini berada cukup jauh dari pusat Katingan. Data pemerintah daerah mencatat ibu kota Kecamatan Petak Malai, Tumbang Baraoi, berjarak sekitar 230 kilometer dari Kasongan.
Jarak yang cukup jauh ditambah kondisi wilayah yang mengandalkan jalur darat dan sungai membuat pembangunan sarana penghubung menjadi kebutuhan penting. Bagi masyarakat di desa-desa pedalaman, keberadaan jalan dan jembatan bukan hanya menyangkut kemudahan perjalanan, tetapi juga berhubungan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Bryan mengatakan kondisi yang dialami pelajar di Tumbang Tangoi perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan. Anak-anak yang harus menggunakan perahu untuk menuju sekolah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan pelajar di wilayah dengan akses transportasi yang lebih mudah.
Ia berharap pembangunan infrastruktur dasar dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Penggunaan anggaran juga perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan manfaat pembangunan bagi warga.
“Lebih baik anggaran difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Bryan juga meminta pemerintah memperkuat pendataan dan pemetaan terhadap kondisi infrastruktur di desa-desa terpencil. Data yang lebih lengkap dapat membantu menentukan lokasi pembangunan jalan maupun jembatan yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
Akses menuju sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keterjangkauan layanan pendidikan.
Oleh karena itu, pembangunan jembatan di kawasan yang masih menggunakan perahu sebagai jalur menuju sekolah diharapkan dapat masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan.
“Pemerintah perlu memastikan kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak pedalaman untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” tegas Bryan.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas pembangunan hingga tingkat desa.
Infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu membuka akses masyarakat pedalaman sekaligus memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk bersekolah dengan lebih aman dan nyaman. (adv)
