PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi dan ramah tamah bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin malam (29/9/2025).
Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan pengelolaan kawasan hutan di daerah.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Edy Pratowo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan beserta rombongan, Kapolda Kalteng, Kajati, Kabinda, serta sejumlah kepala OPD.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yohan menyampaikan bahwa kunjungan Komisi IV kali ini merupakan yang kedua ke Kalimantan Tengah. Setelah sebelumnya meninjau kawasan food estate di Dadahup, Kapuas, kini fokus diarahkan ke Kabupaten Pulang Pisau.
“Kami datang untuk melihat langsung perkembangan di lapangan, terutama penataan kawasan hutan dan pemanfaatan potensi pertanian. Kalimantan Tengah punya peran penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan luas lahan dan sumber daya alam yang melimpah, Kalteng memiliki posisi strategis untuk menopang ketahanan pangan nasional.
Komisi IV juga berkomitmen membantu mencari solusi persoalan tata kelola kawasan hutan agar konflik lahan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IV terhadap pembangunan Kalteng.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto, termasuk swasembada pangan sebagai kebutuhan mendasar bangsa.
“Kalteng sudah ditetapkan sebagai daerah prioritas program cetak sawah rakyat. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi IV, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun kerja sama lintas sektor,” kata Agustiar.
Ia menambahkan, pengembangan sektor pertanian tidak hanya untuk produksi pangan, tetapi juga menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah.
Kunjungan Komisi IV DPR RI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional serta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. (red/adv)
