Dorong Pemerataan Pendidikan, Tomy Irawan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Harapan Baru Anak Daerah
Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan.
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan, kembali menegaskan pentingnya peran sekolah rakyat sebagai sarana pemerataan pendidikan di daerah.
Menurutnya, program yang dibiayai pemerintah pusat ini merupakan langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok.
“Pemerintah pusat sudah berkomitmen membiayai sekolah rakyat agar anak-anak bisa belajar tanpa dipungut biaya. Sekarang yang dibutuhkan adalah sinergi agar pelaksanaannya berjalan efektif,” kata Tomy, Sabtu (1/11/2025).
Tomy menilai, semangat pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan harus dibarengi dengan peran aktif pemerintah daerah.
Masih banyak anak di pedalaman yang kesulitan bersekolah karena faktor jarak, keterbatasan transportasi, hingga kekhawatiran orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan.
“Masalahnya bukan di sekolahnya, tapi lebih pada kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Ada orang tua yang masih ragu melepas anaknya sekolah jauh dari rumah,” ujarnya.
Menurut Tomy, sekolah rakyat telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pembiayaan.
Namun, tantangan di lapangan masih membutuhkan perhatian, baik dari sisi teknis maupun non-akademis.
Dalam kunjungan resesnya ke Kabupaten Katingan, ia sempat menjumpai kejadian unik saat beberapa siswa mengalami kesurupan di tengah kegiatan belajar.
Menurutnya, peristiwa semacam ini meski tampak sepele, bisa berpengaruh terhadap psikologis siswa dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
“Kadang hal-hal seperti itu membuat orang tua jadi khawatir. Padahal dari segi fasilitas, sekolah sudah cukup memadai,” ucapnya.
Tomy menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Edukasi tentang pentingnya pendidikan dan manfaat program sekolah rakyat, katanya, harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di pedesaan.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terpadu antara pemerintah daerah dan kementerian terkait agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran.
“Di tingkat provinsi, kami di Komisi III terus memantau pelaksanaan pendidikan, terutama jenjang SMA dan SMK. Tapi SD dan SMP juga penting karena menjadi fondasi awal,” pungkasnya. (dam)
