PANGKALAN BUN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan di wilayah barat Kalimantan Tengah, Rabu (12/2/2026).
Rapat pleno dihadiri unsur pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, turut hadir bersama Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kotawaringin Barat, Muhammad Hasyim Muallim. Selain itu, perwakilan TPAKD dari Kabupaten Sukamara, Seruyan, Lamandau, dan Kotawaringin Timur juga mengikuti forum tersebut.
Sejumlah pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat ikut ambil bagian dalam pembahasan agenda strategis. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat inklusi keuangan daerah melalui program kerja yang terarah dan berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Manajer Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalimantan Tengah, Ika Budhi Pratiwi, menegaskan rapat pleno memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan dan arah program kerja TPAKD Wilayah Barat Tahun 2026.
“Rapat pleno ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan program TPAKD yang lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan Lembaga Jasa Keuangan menjadi kunci dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ika. Rabu (12/2/2026)
Menurut Ika, penguatan koordinasi menjadi aspek krusial dalam mempercepat perluasan akses keuangan. Program TPAKD diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program TPAKD sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan perlu menjaga keselarasan kebijakan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kotawaringin Barat sebagai tuan rumah rapat pleno. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang strategis memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui koordinasi yang kuat dan program kerja yang tepat sasaran, kita optimistis inklusi keuangan dapat semakin merata dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Rody.
Rody menegaskan, TPAKD memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor pertanian, serta sektor produktif lainnya. Akses keuangan yang lebih luas diyakini dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dan daerah.
Dalam rapat pleno tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis TPAKD Wilayah Barat Tahun 2026. Pembahasan meliputi evaluasi program tahun sebelumnya serta penyusunan rencana kerja yang selaras dengan kebijakan nasional percepatan akses keuangan daerah.
Evaluasi program menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan kegiatan yang telah berjalan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas program TPAKD agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah berharap melalui forum ini sinergi TPAKD Wilayah Barat semakin solid. Kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Red/Adv)
