PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian daerah, Senin (20/4/2026), di Rumah Jabatan Gubernur.
Kegiatan ini dipimpin Gubernur Agustiar Sabran dan diikuti jajaran terkait guna memastikan pasokan energi tetap terjaga dan distribusi berjalan optimal.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa pengelolaan BBM harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi, mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat.
Ia menyebutkan, kebutuhan BBM di Kalteng cukup besar dan didukung sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Dengan kondisi tersebut, distribusi dinilai perlu disesuaikan secara cermat agar tidak terjadi ketimpangan pasokan di berbagai wilayah.
“Wilayah dengan aktivitas tinggi seperti sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian harus menjadi perhatian dalam penyesuaian distribusi, sehingga penyaluran BBM dan LPG lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan potensi dampak lanjutan dari distribusi yang tidak optimal, seperti kelangkaan dan kenaikan harga yang dapat memicu inflasi daerah.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak bergerak cepat dan mengambil langkah konkret.
Penguatan pengawasan menjadi salah satu fokus utama, termasuk dengan memanfaatkan teknologi pemantauan distribusi serta peningkatan pengawasan langsung di lapangan hingga tingkat SPBU.
Selain itu, pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi dinilai dapat membantu mengurangi antrean panjang.
“Pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyalahgunaan, dan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menambahkan, Pemprov terus menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina dan pihak terkait guna memastikan distribusi BBM dan LPG tetap lancar dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap BBM subsidi dan LPG 3 kilogram akan diperkuat, disertai langkah penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat.
Dalam upaya menjaga daya beli, Pemprov juga melakukan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi kenaikan signifikan.
Program perlindungan masyarakat seperti bantuan sosial dan operasi pasar turut disiapkan untuk meredam dampak.
“Penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat penting agar tidak terjadi kepanikan dan situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat stok, memantau distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik.
Sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di Kalteng. (adv)
