PALANGKA RAYA – Aspirasi warga Kabupaten Katingan terkait belum terealisasinya kebun plasma oleh PT Arjuna kembali mencuat.
Masyarakat menilai kewajiban pembangunan plasma sebesar 20 persen dari total luas perkebunan sawit belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Anggota DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa keluhan tersebut diterimanya saat melaksanakan reses di daerah pemilihan Katingan.
Warga berharap perusahaan segera memenuhi kewajiban tersebut agar dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan investasi di wilayah mereka.
Menurutnya, pembangunan kebun plasma bukan sekadar program tambahan, melainkan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan bagi perusahaan perkebunan sawit.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses ekonomi kepada masyarakat sekitar melalui kepemilikan dan pengelolaan kebun.
“Keluhan masyarakat ini perlu menjadi perhatian bersama. Mereka berharap hak plasma dapat segera direalisasikan oleh perusahaan,” kata Siti Nafsiah, Senin (20/4/2026).
Ia menambahkan, selain kewajiban plasma, perusahaan juga diharapkan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara konsisten dan tepat sasaran.
Hal ini penting agar keberadaan perusahaan benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menilai perlunya langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat.
Ke depan, ia berharap adanya komitmen yang lebih kuat dari perusahaan untuk menjalankan kewajiban sesuai aturan, serta peran aktif Pemprov dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalteng.
Dengan demikian, keberadaan sektor perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan. (dam)
