SAMPIT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Rakor tersebut dihadiri Kepala OJK Kalteng, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mewakili Bupati, seluruh anggota TPAKD wilayah barat dan timur, serta pimpinan lembaga jasa keuangan setempat. Forum ini menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat akses pembiayaan, khususnya bagi sektor produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain menjadi wadah koordinasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian program kerja sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 58.937 debitur telah memperoleh akses pembiayaan melalui berbagai skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan kredit lainnya.
Tak hanya itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan menjangkau 405.983 nasabah. Di sisi lain, perluasan layanan keuangan digital turut ditandai dengan terbentuknya 11.056 agen Laku Pandai dan 2.196 merchant QRIS, serta penambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai produk tabungan lainnya.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa peran TPAKD sangat penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan di daerah.
“TPAKD memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” terang Primandanu, baru-baru ini.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor tersebut sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
“Keberadaan TPAKD menjadi semakin relevan, terutama dalam menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan akses layanan keuangan pada wilayah tertentu, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengakselerasi program inklusi keuangan yang tepat sasaran. Kami berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan evaluasi atas program yang telah berjalan, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang aplikatif. Selain itu, kami juga berharap forum ini dapat digunakan sebagai ruang belajar bersama, ruang berbagi pengalaman, dan ruang penguatan kapasitas agar pelaksanaan program TPAKD ke depan semakin berkualitas, terarah, dan berdampak,” terang Umar.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, menyoroti pentingnya penyaluran KUR sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Ia menyebutkan realisasi penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3,18 triliun.
Jumlah debitur yang telah menerima KUR tercatat sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan capaian target dan distribusi pembiayaan yang belum merata di antara penyalur.
“Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TPAKD, dan lembaga keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur guna mendorong pemerataan akses pembiayaan dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di daerah,” jelas Herry.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas program kerja prioritas TPAKD tahun 2026, strategi penguatan pembiayaan UMKM, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Diskusi ini diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dalam mempercepat akses keuangan yang merata.
Melalui rakor ini, seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ke depan. Upaya memperluas akses keuangan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red/Adv)
