PALANGKARAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sekitar 2.500 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Persiapan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengumpulan data ekonomi berjalan optimal dan akurat.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa ribuan petugas tersebut akan mulai bertugas pada Mei hingga Agustus 2026. Mereka akan menjalankan amanat negara untuk mencatat serta memotret kondisi ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Untuk itu, kami pun meminta kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, agar kiranya bersedia menerima petugas SE2026, serta memberikan jawaban yang jujur, sehingga jawaban itu nantinya akan kembali lagi ke masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.
Menurut Agnes, partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha, menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengenali petugas resmi SE2026 melalui atribut yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas akan menggunakan rompi serta dilengkapi tanda pengenal resmi dari BPS Kalimantan Tengah.
“Saat ini, kami tengah melakukan serangkaian kegiatan pelatihan untuk petugas, mulai dari pelatihan untuk Instruktur Daerah yang dilakukan oleh Instruktur Nasional, yang selanjutnya Instruktur Daerah lah yang akan melatih petugas,” jelasnya.
Agnes menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuka rekrutmen petugas sensus dengan estimasi jumlah mencapai 2.500 orang. Seluruh petugas yang direkrut nantinya akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Namun, sebelumnya petugas ini akan kami latih terlebih dahulu, supaya mereka bisa lebih paham konsep definisi, bagaimana cara pendataan dan wawancara,” ungkapnya.
Selain metode pendataan langsung oleh petugas lapangan, BPS Kalteng juga akan menerapkan metode pengisian kuesioner secara daring. Kuesioner tersebut akan dikirim melalui surat elektronik kepada perusahaan-perusahaan berskala besar.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pengumpulan data, khususnya bagi pelaku usaha besar yang memiliki sistem administrasi lebih kompleks dan terintegrasi.
Meski demikian, Agnes mengakui bahwa pelaksanaan SE2026 memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena sensus ekonomi berkaitan dengan data usaha yang bersifat sensitif, seperti jumlah tenaga kerja, biaya operasional, serta informasi lainnya.
Sehingga, lanjutnya, kemungkinan adanya penolakan di lapangan tetap ada. Namun, pihaknya berharap hal tersebut tidak terjadi agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang lengkap.
“Kendati demikian, kami berharap agar hal itu jangan sampai terjadi, karena apabila itu terjadi, maka kami pun akan sedih, lantaran data yang diperlukan tidak dapat terpenuhi,” tandasnya.
Melalui persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, BPS Kalimantan Tengah optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses serta menghasilkan data berkualitas untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. (Red/Adv)
