PALANGKA RAYA – Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Palangka Raya menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memunculkan kekhawatiran terhadap sistem distribusi BBM di daerah.
Pantauan di sejumlah SPBU menunjukkan antrean kendaraan roda dua maupun roda empat mengular hingga memadati badan jalan. Masyarakat terlihat rela menunggu sejak dini hari untuk memperoleh BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
Meski sebagian SPBU baru mulai beroperasi sekitar pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB, warga tetap bertahan di lokasi antrean. Situasi tersebut menimbulkan kepadatan di sekitar kawasan SPBU dan memengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
Pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan sekitar SPBU pun diminta meningkatkan kewaspadaan karena sebagian badan jalan dipenuhi kendaraan yang sedang mengantre. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan waktu tunggu panjang yang dinilai menguras waktu dan menghambat pekerjaan mereka.
Kondisi tersebut juga menjadi perbincangan luas di media sosial. Berbagai unggahan terkait antrean BBM ramai dibagikan masyarakat, termasuk ajakan penyampaian aspirasi yang digagas Aliansi Masyarakat Kalteng terkait kelangkaan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax di Kota Palangka Raya.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi hampir di seluruh SPBU di Palangka Raya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian serius agar tidak terus berdampak pada aktivitas masyarakat.
“Kami sangat prihatin melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama mereka yang menggantungkan pekerjaan di jalan,” ujarnya, baru-baru ini.
Junaidi menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak kepada masyarakat umum, tetapi juga kelompok pekerja yang aktivitasnya sangat bergantung pada mobilitas, seperti pengemudi transportasi daring dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis di lokasi antrean. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, dikhawatirkan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Selain menyampaikan keprihatinan, Junaidi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah masyarakat maupun mahasiswa yang berencana menyampaikan aspirasi terkait persoalan sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU.
“Kami mendukung aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa ataupun pengemudi ojek online yang merasa terganggu akibat sulitnya mendapatkan Pertalite dan Pertamax,” katanya.
Ia mengatakan penyampaian aspirasi secara tertib menjadi bagian dari upaya masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi. Menurutnya, kondisi di lapangan perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris Partai Demokrat Kalteng itu juga mendesak Pertamina agar segera mengambil langkah konkret guna membantu mengurai antrean panjang yang terjadi di SPBU.
Menurutnya, penambahan pasokan BBM terutama untuk jenis Pertalite dan Pertamax menjadi kebutuhan mendesak mengingat antrean yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai semakin panjang.
“Ini menjadi hal yang urgen. Pertamina perlu segera menambah pasokan BBM untuk membantu mengurai antrean panjang di SPBU,” tegasnya.
Junaidi juga menilai kondisi antrean yang masih terjadi mengindikasikan adanya persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut sistem distribusi BBM ke SPBU.
Menurutnya, apabila ketersediaan stok dinyatakan aman, maka perlu ada evaluasi lebih mendalam terkait proses penyaluran agar kondisi di lapangan sejalan dengan informasi yang disampaikan.
“Mungkin stok di Pertamina cukup, tetapi distribusi ke SPBU yang perlu dievaluasi. Persoalan ini nantinya akan kami bahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kalteng dan akan dijadwalkan secepatnya,” pungkasnya.
Masyarakat berharap persoalan antrean panjang BBM di Palangka Raya dapat segera teratasi sehingga distribusi kembali normal dan aktivitas warga tidak terus terganggu. Upaya penambahan pasokan serta evaluasi distribusi diharapkan menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian kebutuhan energi bagi masyarakat. (Red/ADV)
