![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses pinjaman bagi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha daerah sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.
“BUMD atau usaha milik daerah ini nantinya kita harapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada bantuan atau pinjaman dari pusat, tentu kita sambut dengan gembira,” ujar Purdiono, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, keberadaan BUMD harus diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan nilai tambah melalui pengembangan berbagai sektor usaha, termasuk mendukung hilirisasi sumber daya yang dimiliki daerah.
“BUMD tidak boleh hanya menjadi lembaga administratif, tetapi harus mampu bergerak sebagai penggerak ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Purdiono, penguatan BUMD akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung melalui meningkatnya aktivitas pembangunan.
“Selain menambah PAD, juga bisa menyerap sumber daya manusia. Jadi PAD meningkat, roda ekonomi berputar, dan pembangunan berjalan,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan BUMD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas tata kelola dan kompetensi aparatur agar pengelolaan BUMD berjalan secara profesional.
“Permasalahannya sekarang, apakah sumber daya kita sudah cukup sanggup mengelola itu. Kita ingin PAD menjadi tumpuan agar daerah tidak selalu bergantung pada TKD, DAK, atau DAU,” jelasnya.
Purdiono berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang kebijakan tersebut secara optimal dengan memperkuat kelembagaan BUMD, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta memperluas diversifikasi sumber pendapatan daerah sehingga kemandirian fiskal dapat terwujud secara bertahap. “Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD akan menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan,” tandas Purdiono. (Red/Adv)
