PALANGKA RAYA – Keterbatasan pasokan Solar subsidi di Kalimantan Tengah mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas nelayan yang selama ini bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menunjang operasional melaut. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat pesisir, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang turut memengaruhi biaya operasional dan distribusi barang.
Situasi di lapangan menunjukkan pasokan Solar subsidi semakin terbatas. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan aktivitas nelayan yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan di laut maupun perairan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, mengatakan nelayan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak dari situasi tersebut. Menurutnya, ketergantungan nelayan terhadap Solar subsidi menjadikan stabilitas pasokan sebagai kebutuhan utama yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi mereka.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Ketika distribusinya tidak lancar, maka aktivitas melaut otomatis terganggu,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, aktivitas nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan ketersediaan bahan bakar. Apabila distribusi terganggu atau pasokan berkurang, maka aktivitas melaut juga ikut mengalami hambatan. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi produktivitas, tetapi juga berdampak pada kemampuan masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut Siti, keterbatasan Solar subsidi bukan hanya persoalan teknis terkait distribusi energi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perikanan.
Ia menilai sejumlah nelayan saat ini mulai menghadapi dilema akibat meningkatnya biaya operasional. Di satu sisi mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun di sisi lain biaya yang dikeluarkan semakin besar sementara hasil tangkapan belum tentu mampu menutup pengeluaran.
Sejumlah nelayan bahkan dikabarkan memilih mengurangi frekuensi melaut karena perhitungan biaya operasional dianggap tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat pesisir apabila berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Siti menambahkan, dampak kenaikan harga BBM tidak dirasakan secara merata oleh seluruh sektor usaha. Menurutnya, sektor usaha skala besar memiliki kemampuan lebih besar dalam menyesuaikan kondisi tersebut dibandingkan masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan modal.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi masyarakat umum, khususnya nelayan, dampaknya sangat signifikan,” tambahnya.
Selain memengaruhi aktivitas nelayan secara langsung, kenaikan harga BBM juga dinilai berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa. Kondisi itu kemudian berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran yang pada akhirnya kembali membebani masyarakat.
Ia mengatakan tekanan ekonomi akibat kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat secara luas karena biaya transportasi dan distribusi menjadi bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Siti berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM subsidi agar penyalurannya berjalan lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerima.
Menurutnya, pengawasan distribusi perlu diperkuat agar tidak menimbulkan ketimpangan akses di lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Distribusi harus diawasi dengan baik agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak, khususnya nelayan. Jangan sampai mereka semakin terbebani,” tandasnya.
Kondisi pasokan Solar subsidi yang stabil dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Melalui pengawasan dan sistem distribusi yang tepat, diharapkan kebutuhan energi bagi nelayan dapat terpenuhi sehingga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. (Red/ADV)
