![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan APBD perlu disikapi secara proporsional. DPRD Kalteng menilai SiLPA yang terlalu tinggi dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan SiLPA memang dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, jika jumlahnya terlalu besar, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena masih terdapat dana yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” kata Sudarsono, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terserap berarti sejumlah kegiatan yang telah direncanakan belum terlaksana secara maksimal. Padahal, APBD disusun untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak ekonomi melalui berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah.
Tidak terserapnya anggaran juga berdampak pada lambatnya perputaran dana di tengah masyarakat. Berbagai sektor yang seharusnya memperoleh manfaat dari belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan dasar, menjadi kurang optimal pelaksanaannya.
Sudarsono menambahkan, besarnya SiLPA tidak semata-mata disebabkan oleh efisiensi anggaran. Penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat dan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan turut menjadi faktor yang memengaruhi tingkat serapan anggaran daerah.
Karena itu, DPRD Kalteng menilai diperlukan sinergi yang kuat antara perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah. Penyusunan anggaran harus disertai dengan kesiapan pelaksanaan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
DPRD Kalteng juga mendorong agar pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga pada kualitas manfaat yang dihasilkan. Serapan anggaran yang optimal akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keseimbangan antara efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan bagi Kalteng. (adv)
