![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui Sosialisasi dan Pelatihan Platform Layanan Digital Terintegrasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, Kamis (29/10/2026), sebagai upaya meningkatkan keterpaduan layanan, efektivitas koordinasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan dibuka Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Farid Wajdi yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden. Dalam sambutannya, Farid menekankan bahwa platform layanan digital terintegrasi menjadi salah satu sarana penting untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. “Platform ini diharapkan menjadi sarana yang mendukung keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berbagai layanan yang sebelumnya berpotensi berjalan secara terpisah dapat dikembangkan menuju sistem pelayanan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna,” tegas Farid.
Menurut Farid, penerapan pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan seluruh perangkat daerah. Komitmen pimpinan, kolaborasi, dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada aplikasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan kolaborasi antarperangkat daerah. Keamanan informasi, perlindungan data, pengaturan hak akses, serta evaluasi berkala juga harus diterapkan untuk memastikan layanan digital yang aman dan terintegrasi,” ujar Farid.
Ia berharap sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi, mekanisme kerja, serta tata cara penggunaan platform sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, perangkat daerah dapat menerapkan sistem secara konsisten sekaligus mendukung proses kerja pemerintahan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
“Seluruh peserta diharapkan memahami fungsi, mekanisme kerja, dan tata cara penggunaan platform agar dapat menerapkannya secara konsisten dalam pekerjaan. Pelaksanaannya juga perlu disertai pemantauan, evaluasi berkala, dan penyempurnaan sesuai kebutuhan,” tandas Farid.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng Adiah Chandra Sari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Penguatan ekosistem digital dan keamanan informasi juga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan yang terintegrasi di lingkungan Pemprov Kalteng.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi digital melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan ekosistem digital, dan penguatan keamanan informasi,” jelas Adiah.
Adiah menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan pemahaman antarperangkat daerah sekaligus meningkatkan kemampuan teknis administrator dan operator dalam mengoperasikan platform layanan digital terintegrasi. Pelatihan tersebut menargetkan 115 peserta, termasuk narasumber dan panitia pelaksana, dengan menghadirkan narasumber dari PT Jitara Mediatama Group.
“Kesamaan pemahaman dan peningkatan keterampilan teknis diperlukan agar setiap perangkat daerah mampu mengoperasikan platform sesuai prosedur dan tanggung jawab masing-masing,” ungkap Adiah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng berharap platform layanan digital terintegrasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pekerjaan pemerintahan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas pelayanan. Pengembangan kompetensi aparatur dan penerapan tata kelola digital yang aman menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Red/Adv)
