PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menata ulang arah pembangunan kependudukan melalui Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (20/5/2025) kemarin.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Yuas menyampaikan pesan penting terkait bonus demografi yang kini dialami Indonesia.
“Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif memiliki akses yang memadai terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja,” ujar Yuas.
Di sisi lain, ia menyinggung tantangan yang mengiringi, yakni meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (Ageing Population) yang berpotensi membebani kelompok usia produktif di masa mendatang.
Untuk merespons hal itu, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 telah mengamanatkan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh setiap wilayah.
Melalui GDPK yang disusun hingga 25 tahun ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyesuaikan dinamika lokal dalam pembangunan penduduk dan keluarga sesuai karakteristik masing-masing.
“GDPK masih bersifat konseptual, sehingga perlu disusun peta jalan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga yang lebih teknis dan diperbarui setiap lima tahun,” jelas Yuas.
Lebih lanjut, integrasi peta jalan ini ke dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah 2025–2029 dianggap sebagai momentum strategis dalam membangun arah pembangunan yang berbasis data kependudukan.
“Melalui workshop ini, kami berharap tercipta kesamaan persepsi dalam penyusunan peta jalan di semua tingkatan, agar pembangunan kependudukan di Kalteng berjalan sinergis,” tandas Yuas. (Red/Adv)
