HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYAPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Nilai 92,9 Kategori Istimewa, Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi 2026

24
×

Nilai 92,9 Kategori Istimewa, Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi 2026

Sebarkan artikel ini

PALANGKA RAYA – Komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas membawa Kota Palangka Raya meraih nilai 92,9 dengan kategori istimewa dalam Penilaian Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026. Capaian itu sekaligus mengantarkan Palangka Raya ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi tahun ini.

Kegiatan penilaian berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Linae, Pemprov menyambut baik pelaksanaan program Ber-Aksi yang menjadi bagian dari upaya evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga membangun komitmen nyata dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan secara konsisten dan berkesinambungan.

“Program Ber-Aksi harus menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menumbuhkan budaya antikorupsi yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Sekda.

Baca Juga  Meski Tak Dihadiri Cawagub 02, Debat Publik Kedua Pilgub Kalteng Berlangsung Sukses

Linae menyebut Palangka Raya memiliki tanggung jawab strategis sebagai ibu kota Kalteng. Karena itu, keberhasilan membangun pemerintahan berintegritas di Palangka Raya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Penguatan upaya pencegahan korupsi juga harus didukung dengan pembenahan sektor-sektor yang rentan terhadap penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, serta manajemen ASN. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi dari KPK RI, Aris Arham, mengapresiasi sinergi Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya dalam mendukung agenda pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil penilaian, Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi tahun 2026. Hasil ini menjadi capaian penting sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan konsistensi dalam menerapkan prinsip integritas dan transparansi.

Baca Juga  Pengucapan Sumpah Jabatan Sarjito Tandai Pengawasan BMKS

Penetapan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai prestasi administratif, tetapi menjadi dorongan untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan capaian itu, Palangka Raya diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang baik di Kalteng, sekaligus mendorong kabupaten lain untuk meningkatkan langkah pencegahan korupsi di wilayah masing-masing. (adv)

Facebook Comments Box
+ posts