![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi terhadap kinerja BUMD dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan perusahaan daerah mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan daerah.
Anggota DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menegaskan bahwa BUMD seharusnya mampu menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Keberadaan perusahaan milik daerah perlu diimbangi dengan pengelolaan yang profesional, efisien, dan memiliki target kinerja yang jelas sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat terus meningkat.
“Kami ingin memastikan apakah BUMD benar-benar telah menjadi salah satu sumber PAD atau justru biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan kontribusi yang diberikan kepada daerah. Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan agar ke depan ada perhatian yang lebih serius terhadap pengelolaan BUMD,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menilai evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kelemahan pengelolaan BUMD, melainkan sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama dalam memperkuat peran perusahaan daerah. Dengan tata kelola yang baik, BUMD berpeluang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalteng.
Hero juga memandang bahwa potensi yang dimiliki setiap BUMD perlu dipetakan secara lebih terukur. Setiap perusahaan daerah harus memiliki arah pengembangan usaha yang jelas dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta potensi ekonomi yang ada di Kalteng. Hal ini penting agar investasi yang telah dikeluarkan daerah dapat memberikan hasil yang optimal.
“Mungkin selama ini kita memang belum terlalu fokus terhadap persoalan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa duduk bersama dalam satu meja untuk mencari pola yang tepat, saling memberikan masukan, serta berbagi gagasan,” katanya.
Penguatan BUMD dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan secara mandiri melalui berbagai sektor yang produktif.
Apabila dikelola secara profesional dan akuntabel, BUMD tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga mampu membuka peluang usaha baru, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kalteng berharap pembahasan terkait evaluasi dan pengembangan BUMD dapat segera dilakukan bersama Pemprov dan pihak terkait. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan BUMD yang lebih produktif, kompetitif, dan mampu menjadi salah satu penopang utama pembangunan di Kalteng. (adv)
