![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya (UPR). Keberadaan pusat studi yang dibentuk pada 10 Maret 2026 tersebut diarahkan menjadi wadah kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi dalam menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., baru-baru ini.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya. Forum itu menandai dimulainya tahap implementasi berbagai program setelah pembentukan kelembagaan selesai dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, peningkatan publikasi ilmiah, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Sejumlah isu strategis juga menjadi prioritas riset, antara lain transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Dedi, perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, serta dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya profesional di lapangan, tetapi juga mampu berpikir kritis, melakukan analisis, dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri bersama perguruan tinggi di berbagai daerah. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti melalui 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan melahirkan 54 Pusat Studi Kepolisian.
Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, serta praktisi kepolisian. Setiap pusat studi diharapkan mampu mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerahnya, kemudian saling berbagi hasil penelitian, inovasi, dan praktik terbaik untuk diterapkan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.
Melalui kolaborasi tersebut, Polri menargetkan setiap hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi model pemolisian yang adaptif, inovasi pelayanan publik, serta rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan keamanan secara lebih efektif di lapangan.
“Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman, 38 Perjanjian Kerja Sama, dan 54 Pusat Studi Kepolisian, reformasi kelembagaan Polri dibangun melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan guna menghadirkan personel yang profesional, berpikir kritis, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandas Dedi. (Red/Adv)
