![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan langkah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tahun berikutnya. Salah satu fokus evaluasi diarahkan pada penambahan sumber air, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengatakan, hasil evaluasi penanganan karhutla menjadi dasar untuk meningkatkan kesiapan peralatan dan ketersediaan sumber air di lapangan, baru-baru ini.
“Dari sisi peralatan, kemudian ketersediaan air, sumur bor itu sangat diperlukan. Ini kan merupakan hasil kegiatan di lapangan dan arahan Pak Gubernur, memang nanti sumur bor akan diperbanyak,” ujarnya.
Menurut Agustan, ketersediaan sumber air menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas pemadaman karhutla. Keberadaan sumber air yang dekat dengan lokasi rawan dapat membantu petugas ketika menghadapi kebakaran di lapangan.
“Termasuk embung-embung di wilayah yang rawan kebakaran. Itu untuk tahun berikutnya,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di sejumlah lokasi menjadi catatan dalam evaluasi penanganan karhutla. Petugas terkadang menghadapi kendala ketika sumber air yang tersedia, termasuk embung, mengalami penyusutan hingga mengering saat dibutuhkan untuk pemadaman.
“Dari hasil kegiatan di lapangan, ketersediaan air memang menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung penanganan kebakaran,” kata Agustan.
Karena itu, pembangunan sumur bor dan embung di lokasi strategis akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi karhutla. Penempatan sumber air tersebut diharapkan disesuaikan dengan wilayah yang memiliki potensi kebakaran sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau sumur bor itu, kita datanya tidak ada,” tuturnya.
Agustan mengatakan, belum tersedianya data lengkap mengenai jumlah dan kondisi sumur bor yang telah dibangun menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pihaknya. Pendataan diperlukan agar keberadaan sumber air dapat diketahui secara jelas, termasuk tingkat pemanfaatan dan kondisi operasionalnya.
“Ke depan, tentu ini menjadi bahan evaluasi supaya pembangunan sumber air bisa lebih terdata dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah rawan karhutla,” tandas Agustan. (Red/Adv)
