PALANGKARAYA – Komisi III DPRD Palangka Raya menilai sektor pariwisata belum berkembang optimal akibat lemahnya landasan hukum yang mengaturnya. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I Komisi III, Dede Ardiansyah, menyoroti perlunya penyusunan regulasi yang jelas dan menyeluruh sebagai dasar pengembangan sektor tersebut.
Menurutnya, tidak sedikit investor dan pelaku usaha yang menghadapi kendala administratif maupun legal saat ingin menanamkan modal di sektor wisata Kota Cantik. Hal ini disebutnya sebagai dampak dari tumpang tindih peraturan yang belum tersinkronisasi dengan baik.
“Kita membutuhkan dasar hukum yang kuat agar pengembangan pariwisata tidak terbentur oleh regulasi yang tumpang tindih. Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan memastikan pembangunan sektor ini berjalan dengan baik,” ujar Dede, Rabu (16/07/2025).
Dede menilai selama ini belum ada integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang benar-benar mendukung perkembangan pariwisata di Palangka Raya secara maksimal.
Ia pun mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) khusus sebagai rujukan utama yang tidak hanya mempermudah perizinan, tapi juga melindungi lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal.
Kerangka hukum yang memadai dinilainya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor, sekaligus mengurangi potensi konflik regulasi di lapangan.
“Payung hukum yang jelas akan menciptakan kepastian bagi semua pihak, mulai dari pelaku usaha, investor, hingga masyarakat yang ikut berperan dalam sektor pariwisata,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah kota untuk menyusun rencana induk pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal dan mengedepankan aspek keberlanjutan.
Dede menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara tepat dan sistematis.
“Dengan arah kebijakan yang jelas dan koordinasi yang baik, kita bisa menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan Palangka Raya,” tandas Dede. (Red/Adv)
