PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan peran guru swasta dalam pembangunan pendidikan.
Ia menilai, para guru swasta hingga kini masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Guru swasta adalah pilar pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Mereka bekerja keras di tengah keterbatasan, namun saat bicara peluang menjadi ASN, masih ada ketidaksetaraan yang harus diperbaiki,” kata Purdiono, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, banyak guru swasta yang telah berpuluh tahun mengabdi, bahkan di daerah terpencil, tanpa pernah menikmati kepastian status maupun kesejahteraan setara dengan guru negeri. Keterbatasan formasi PPPK membuat perjuangan mereka semakin berat.
“Padahal, anak-anak di pelosok juga bisa meraih pendidikan karena jasa guru swasta. Sayangnya, kesempatan mereka untuk mendapatkan pengakuan formal dari negara masih sempit,” tambahnya.
DPRD Kalteng mendorong agar Pemprov bersama instansi terkait menghadirkan solusi nyata, baik dengan menambah formasi seleksi PPPK maupun menyusun kebijakan afirmatif yang memberikan ruang khusus bagi guru swasta.
“Kalau hanya guru negeri yang diberikan fasilitas, akan timbul kesenjangan. Padahal kontribusi keduanya sama-sama besar. Pemerintah harus memastikan keadilan agar semua tenaga pendidik mendapat pengakuan layak,” pungkasnya. (dam)
