Pilkada 2024, Sejumlah Ormas Dayak di Kalteng Minta Calon Pemimpin Harus Diisi Putra Daerah

PALANGKARAYA – Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada seluruh partai politik (parpol) agar mengusung  putra atau putri asli daerah sebagai calon pemimpin pada Pilkada 2024 ini  Aspirasi tersebut disampaikan pada saat aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jl. S. Parman kota Palangka Raya, Kamis (18/07/2024).

Ketua Umum (Ketum) Betang Mandau Talawang  Kristianto D. Tundjang menyebutkan, aksi yang di gelar ini merupakan sebuah bentuk keperdulian dan kepercayaan  kepada putra/putri daerah untuk maju sebagai  pemimpin di Kalteng.  Ia menilai hal tersebut  penting untuk eksistensi putra/putri daerah dalam dunia politik.

“Catatan dari kami, kami meminta dan memohon untuk Parpol mengusung calon pemimpin Kalteng itu asli putra/putri dayak itu sendiri. Biarlah Dayak itu sendiri menjadi pemimpin di rumahnnya sendiri,” ucapnya.

Ia mengakui aspirasi tersebut disampaikan atas keinginan bersama dengan masyarakat, dimana sama-sama menghendaki pemimpin yang memahami dan mengerti kearifan lokal (adat istiadat) suku dayak.

“Jika kita lihat dari calon-calon ini kan ada orang asli kita, tinggal parpol itu sendiri yang mengusung, menilai dan mendata calonnya itu. Kalau perlu undang tokoh adat untuk menilai bagaimana pemimpin yang asli orang dayak,” ujarnya.

Sementara itu diwaktu yang sama, Aktivis aktif Kalteng, Dr. Karliansyah, S.H.,M.H mengatakan sejauh ini calon-calon yang muncul di permukaan sebagian mewakili putra/putri  daerah. Sehingga, sambungnya, diharapkan calon-calon tersebut bisa tetap dimunculkan hingga pemilihan berlangsung.

“Yang kami sampaikan disini wajib didengarkan oleh semua pihak, baik itu elemen masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dari pusat dan daerah. Dengarkan aspirasi orang Dayak,” ucapnya.

Karliansyah menilai, belajar dari daerah lain di Indonesia, ketika seorang pemimpin yang bukan dari daerahnya sendiri memimpin , tentu akan memicu konflik horizontal. Sehingga, bentuk kekhwatiran hal tersebut yang harus diupayakan agar tidak terjadi.

“Ketika pemimpin bukan asli Dayak, ia tidak mengerti kultur Dayak seperti apa tentunya nilai-nilai kebudayaan dan historis adat kita ini dia tidak mengerti. Inilah yang kami khawatirkan, tapi bukan bearti kami tidak menerima orang lain yang bukan suku Dayak. Kami hanya ingin pemimpin yang berasal dari daerah asli disini, ” tandasnya. (Red)