Transparansi Informasi Kota Palangka Raya Menguat Lewat Sosialisasi KIP
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya Saipullah saat melaksanakan sesi bersama peserta sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR)
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) melaksanakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) yang menyasar Sekolah dan Puskesmas. Kegiatan berlangsung di aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, dalam sambutan pembuka menegaskan bahwa agenda sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi tersampaikan secara merata kepada masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memastikan bahwa akses informasi menjadi hak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai semangat demokrasi dan transparansi,” ujarnya. baru-baru ini
Saipullah menuturkan bahwa kebutuhan terhadap informasi yang akurat semakin meningkat di era digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui PPID diwajibkan memberikan informasi publik yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses masyarakat tanpa hambatan.
“PPID hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai penyelenggaraan pemerintahan,” kata Saipullah.
Melalui kesempatan yang sama, pihaknya juga memperkenalkan penggunaan SP4N-LAPOR sebagai kanal resmi penyampaian aspirasi masyarakat. Platform ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam merespons keluhan atau saran yang disampaikan oleh warga.
“Melalui SP4N-LAPOR, setiap aspirasi masyarakat akan didengar, ditindaklanjuti secara cepat, terukur dan transparan,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan yang melekat dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah diharuskan menyediakan sistem layanan informasi yang akuntabel, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, hak masyarakat atas informasi perlu dipenuhi secara optimal guna menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Puskesmas dan Sekolah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang cepat, transparan dan dapat dipercaya, demi terwujudnya good and clean government di Kota Palangka Raya,” tandas Saipullah. (Red/Adv)
