![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla (Posko PDB Karhutla).
Penguatan ini menjadi bagian dari implementasi Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla Wilayah Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Aula Pusdalops BPBD Kalteng, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah.
Dalam arahannya, Darliansjah menegaskan bahwa peningkatan potensi karhutla pada musim kemarau harus diantisipasi dengan sistem penanganan yang lebih solid, cepat, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Penetapan Status Siaga Darurat dan pengaktifan Posko PDB Karhutla merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh sumber daya dapat digerakkan secara terpadu dalam satu komando penanganan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Posko PDB Karhutla berfungsi sebagai pusat kendali operasional yang mengintegrasikan seluruh unsur penanganan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi di lapangan.
Dengan sistem ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih tugas antarinstansi serta mempercepat respons terhadap titik api yang muncul.
Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga masyarakat, menjadi kunci utama dalam menekan risiko karhutla.
Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi harus berjalan efektif di bawah satu sistem komando yang jelas.
Darliansjah juga menekankan bahwa seluruh operasi penanganan karhutla wajib berpedoman pada prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang digunakan.
“Seluruh unsur harus memahami perannya masing-masing dalam struktur komando. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ia meminta agar rencana operasi disusun secara komprehensif, mencakup strategi pencegahan, deteksi dini, hingga pemadaman, serta memastikan keselamatan personel menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan di lapangan.
Selain itu, sinergi antarinstansi juga terus diperkuat, termasuk optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota dan dukungan dunia usaha dalam upaya pencegahan karhutla sejak dini.
Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), agar dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional selama masa siaga darurat.
Dengan penguatan Posko PDB Karhutla sebagai pusat kendali terpadu, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mampu meminimalkan dampak kebakaran serta kabut asap di wilayah Kalteng.
“Keberhasilan penanganan Karhutla sangat ditentukan oleh sinergi, kecepatan, dan kesatuan komando seluruh pihak,” pungkasnya. (adv)
