![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta Pemprov Kalteng segera mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi dan menimbulkan kabut asap.
Junaidi menekankan, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu dan tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan pemerintah tingkat provinsi. Seluruh pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan ketersediaan anggaran, personel, serta peralatan pemadaman agar penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Ia mendorong Pemprov Kalteng segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla, sekaligus mengungkap berbagai kendala yang dihadapi daerah selama menjalankan upaya pencegahan dan pemadaman.
“Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026 ini,” katanya, Senin (12/10/2026).
Junaidi menyebut, kondisi setiap kabupaten/kota memiliki perbedaan, baik dari segi kemampuan keuangan maupun kesiapan sarana dan prasarana. Perbedaan ini perlu menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan penanganan yang disusun pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata di masing-masing wilayah.
Ia berharap rapat koordinasi tidak hanya membahas perkembangan kebakaran, tetapi juga mengevaluasi efektivitas langkah yang sudah dilakukan. Pemerintah perlu mengetahui apakah dukungan yang tersedia telah mencukupi atau masih terdapat kekurangan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keterbatasan anggaran. Junaidi meminta pemerintah kabupaten/kota terbuka menyampaikan kendala keuangan yang berpotensi menghambat penanganan karhutla. Dengan begitu, pemerintah dapat membahas alternatif penyelesaian secara bersama, sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ternyata kabupaten/kota kesulitan masalah anggaran, maka perlu dibicarakan dan dicari solusinya. Karena kita belum tahu apakah masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.
Menurut Junaidi, kesiapan anggaran harus berjalan seiring dengan kesiapan operasional. Ketersediaan dana saja tidak cukup apabila tidak didukung personel yang siap bertugas, peralatan yang berfungsi baik, serta koordinasi yang efektif di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa ketidaksiapan satu daerah dapat memengaruhi upaya penanganan secara keseluruhan. Karena itu, Pemprov Kalteng perlu memastikan setiap kabupaten/kota memiliki langkah antisipasi yang jelas dan mampu bergerak cepat ketika titik kebakaran muncul.
“Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten/kota tidak siap, sama juga,” tegasnya.
Selain mengevaluasi anggaran dan peralatan, Junaidi mendorong pemeriksaan terhadap kesiapan petugas serta kondisi lapangan. Informasi mengenai perkembangan kebakaran harus disampaikan secara cepat dan akurat agar pengerahan personel maupun sarana pemadaman dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Koordinasi lintas daerah juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran masih berlangsung hingga penghujung tahun. Dengan evaluasi yang terarah, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam penanganan sekaligus menentukan langkah perbaikan sebelum situasi berkembang lebih luas.
Junaidi berharap Pemprov Kalteng segera merealisasikan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah agar persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah tidak berlarut-larut. Sinergi antara pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan efektivitas pemadaman, serta menekan dampak karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. (adv)
