![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi dan pengawasan distribusi barang kebutuhan masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah perwakilan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau masyarakat, khususnya menghadapi dinamika ekonomi global dan perubahan harga sejumlah komoditas pangan.
“Desember perlu kita antisipasi sejak dini. Kami berharap pemerintah daerah bersama Bulog dapat melaksanakan operasi pasar secara bersama-sama,” ujar Tomsi Tohir, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kenaikan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan libur akhir tahun. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni melalui pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan pemerintah daerah bersama Perum Bulog.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Menurutnya, stabilitas harga berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Pengendalian inflasi ini harus kita lakukan sepanjang waktu, bukan hanya satu tahun. Ini menyangkut kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh masyarakat,” ujar Yuas.
Yuas menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah berada pada kisaran 12 ribu ton. Selain itu, angka inflasi tahunan atau year-on-year sebesar 5,02 persen menjadi perhatian bersama agar dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan.
Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan. Pemerintah provinsi turut mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai kabupaten dan kota sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau.
“Bapak Gubernur terus melakukan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah. Ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” ungkap Yuas.
Selain pengendalian harga pangan, Yuas turut menyoroti distribusi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram yang masih memerlukan pengawasan lebih optimal. Menurutnya, meskipun antrean LPG di sejumlah lokasi mulai mengalami penurunan, pengawasan rantai distribusi tetap harus diperkuat agar penyalurannya sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ia meminta instansi terkait melakukan pengawasan mulai dari tingkat agen hingga pangkalan guna mencegah adanya penyaluran yang tidak sesuai ketentuan, termasuk praktik penjualan kepada pengecer yang tidak semestinya. Satgas Pangan Polda Kalteng juga diharapkan terus berperan dalam melakukan pengawasan dan penanganan apabila ditemukan pelanggaran.
“Bagaimana upaya kita mengendalikan distribusi ini perlu menjadi perhatian bersama. Agen dan pangkalan harus diawasi agar menjalankan ketentuan, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Yuas.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan, mengendalikan harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (Red/Adv)
