PALANGKARAYA – Tim Humas Pemenangan Kalteng Harmonis melalui juru bicara, H. Syahrudin Durasid, menegaskan bahwa dugaan menyaluran bansos untuk kepentingan politik bisa terjadi, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kalteng tahun 2024.
“Tidak masalah apabila ingin membagikan bansos dalam situasi politik selama anggaran yang dikucurkan dari kantong pribadi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila bansos tersebut menggunakan anggaran pemerintah. Artinya hal tersebut sudah tergolong dalam politisasi Bansos,” ucap Syahruddin, saat dikonfirmasi media baru-baru ini.
Mantan anggota DPRD Kalteng ini juga menegaskan apabila terdapat dalih yang mengatakan bahwa tidak ada unsur politik dalam pembagian Bansos, hal tersebut justru menjadi pertanyaan khususnya ditahun politik.
“Dalih seperti itu sudah pasti muncul, namun justru itulah politik yang sebenarnya apabila kita berpikir secara logis dan masyarakat harus membuka mata agar tidak dipencudangi serta dicurangi secara kasat mata, demi kepentingan oknum tertentu,” tegasnya.
Kendati demikian, ia berharap masyarakat bisa benar-benar memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani, dimana pilihan masyarakat sangat menentukan masa depan Kalimantan Tengah dalam 5 tahun kedepan.
“Pilih calon pemimpin yang benar-benar perduli terhadap masyarakat, yang merealisasikan bukti tanpa harus mengumbar janji, dimana pilihan masyarakat menentukan masa depan Kalteng termasuk menjadikan Bumi Tambun Bungai menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (YN)
