![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalteng menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kalteng.
Tingginya biaya konstruksi membuat kemampuan keuangan daerah belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peningkatan ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Saat ini, biaya pembangunan mencapai sekitar Rp10 miliar untuk setiap kilometer jalan dan dapat bertambah sesuai kondisi medan maupun spesifikasi konstruksi yang diperlukan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah masih memprioritaskan pemeliharaan jalan agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.
Perbaikan yang dilakukan umumnya berupa penambalan lubang dan penanganan kerusakan ringan sehingga peningkatan kualitas jalan secara permanen belum bisa dilakukan secara merata.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri mengingat Kalteng memiliki wilayah yang luas dengan panjang ruas jalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, proses peningkatan infrastruktur diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Lohing menilai pembangunan jalan memiliki manfaat yang jauh melampaui aspek transportasi.
Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan sektor usaha lainnya, sekaligus membuka akses menuju kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Dampak lanjutan yang diharapkan adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah.
Oleh karena itu, sinergi antara Pemprov dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pembangunan jalan strategis dapat direalisasikan secara bertahap sesuai prioritas.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan melalui APBN untuk pembangunan dan peningkatan jalan strategis di Kalteng.
Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi langkah penting guna mewujudkan konektivitas yang lebih baik, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (adv)
