BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang kini mulai bekerja terstruktur dan terpadu.
Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, memimpin langsung rapat koordinasi perdana Satgas yang diikuti seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan. Ia menekankan pentingnya kerja tim dan strategi yang matang dalam menggali potensi yang selama ini belum tertagih.
“Saat ini dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, kita sangat terbatas dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, sehingga kita harus melakukan upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Khristianto, belum lama ini.
Dalam arahannya, Wabup meminta agar Satgas bekerja berbasis data dan melakukan pemetaan potensi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menghindari kebocoran penerimaan serta memastikan seluruh sektor yang memiliki potensi kontribusi PAD dapat terjangkau sistem pemungutan.
Khristianto juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dan dinas teknis lainnya. Ia meminta agar komunikasi intensif dengan wajib pajak dan wajib retribusi terus ditingkatkan untuk mendukung kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban daerah.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi awal untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pengumpulan PAD, mulai dari lemahnya regulasi hingga keterbatasan sistem pengawasan.
Satgas diminta menyusun rencana kerja yang terukur dengan target jelas di setiap sektor. Wabup meyakini, dengan perencanaan yang matang dan kerja kolaboratif, PAD Barsel bisa naik signifikan dalam waktu dekat.
Dinas-dinas seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Perhubungan, Perikanan, Perdagangan hingga pariwisata akan dilibatkan aktif dalam program ini, mengingat masing-masing memiliki potensi penerimaan yang dapat ditingkatkan.
Kecamatan juga diberi peran dalam mendeteksi potensi pajak dan retribusi di tingkat lokal, terutama sektor informal yang selama ini luput dari pencatatan sistemik.
“Tim Satgas agar bekerja secara terpadu, terstruktur, dan berbasis data. Setiap anggota tim wajib memahami peran dan tanggung jawabnya serta menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur,” tandas Khristianto. (Red/Adv)
