KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menerima kunjungan kerja Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (KemenHAM RI), Osbin Samosir, bersama Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Kalimantan Tengah, Kristiana Meinalita Samosir, Selasa (19/8/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Katingan berjalan sesuai rencana. Tim KemenHAM RI berupaya meninjau langsung progres program, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta mencari bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah daerah.
Agenda dimulai dengan peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kasongan Lama. Direktur Pelayanan HAM bersama rombongan berdialog langsung dengan guru dan siswa mengenai dampak program terhadap gizi dan semangat belajar anak-anak.
Selanjutnya, kunjungan berlanjut ke Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Cilik Riwut. Tim menyapa murid dan para guru sembari meninjau kegiatan pembelajaran alternatif yang dilakukan di sekolah tersebut.
Rombongan juga meninjau dapur MBG SPPG di Jalan Paken Kasongan. Di lokasi itu, tim melihat proses pengolahan serta distribusi makanan yang menjadi penopang utama keberlangsungan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Menurutnya, pendampingan KemenHAM RI memberikan motivasi kuat bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengawal pelaksanaan PSN.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Dengan adanya pendampingan dan evaluasi langsung dari KemenHAM, kami semakin optimis pelaksanaan program strategis nasional di Katingan akan berjalan efektif dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting demi memastikan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal.
Direktur Pelayanan HAM KemenHAM RI, Osbin Samosir, menegaskan kunjungan ini tidak hanya sebatas monitoring, tetapi juga bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana program ini diterapkan di lapangan, mendengarkan masukan dari masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional di Katingan sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ungkapnya.
Menurut Osbin, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting agar program pemerintah pusat tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar membawa manfaat.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi antara tim KemenHAM RI dan jajaran pemerintah daerah, guna merumuskan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin semua tantangan bisa diatasi demi kesejahteraan masyarakat Katingan,” pungkas Firdaus. (Red/Okta)
