![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Fluktuasi harga energi yang terjadi belakangan ini dinilai tidak hanya berdampak pada sektor industri maupun transportasi, tetapi juga mulai memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya hidup rumah tangga yang pada akhirnya memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap dampak lanjutan dari gejolak harga energi tersebut. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampak kenaikan berbagai kebutuhan akibat perubahan harga energi.
Ia menilai kenaikan biaya hidup yang terjadi secara berantai dapat mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membiayai pendidikan anak serta mengakses layanan kesehatan yang layak. Karena itu, langkah antisipatif dari pemerintah dinilai sangat diperlukan agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat.
“Di tengah fluktuasi harga energi, yang harus menjadi perhatian adalah menjaga kestabilan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka tidak semakin terbebani,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Faridawaty mengatakan pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus tetap dapat diakses tanpa hambatan, termasuk ketika terjadi tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan berbagai program yang telah berjalan di sektor pendidikan dan kesehatan tetap terlaksana secara optimal.
Menurutnya, keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau akan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Jika kedua sektor tersebut terdampak oleh meningkatnya biaya hidup, maka kelompok rentan akan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh bantuan dan program perlindungan sosial yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran program dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam mengurangi beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Lebih lanjut, Faridawaty menilai keberpihakan kebijakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial. Saat tekanan ekonomi meningkat, pemerintah dituntut hadir melalui kebijakan yang mampu memberikan perlindungan bagi kelompok rentan agar tidak semakin tertinggal.
Selain menjaga keterjangkauan biaya pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan berbagai skema bantuan sosial juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan biaya hidup yang muncul akibat perubahan harga energi.
Menurut Faridawaty, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga penting untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, hak dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun dihadapkan pada tantangan akibat fluktuasi harga energi. (Red/ADV)
