![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Komitmen menjaga ketahanan pangan di Kalteng harus dibarengi dengan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar bantuan pemerintah itu benar-benar dinikmati oleh petani dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sutik menyampaikan, pupuk bersubsidi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan hasil pertanian. Apabila penyalurannya tidak berjalan sesuai aturan, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas produksi pangan di daerah.
“Semua pihak harus saliang mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” kata Sutik, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, pengawasan distribusi pupuk perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat penyalur, kelompok tani, hingga pengawasan di lapangan. Transparansi dalam pendataan penerima juga dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan program subsidi demi kepentingan pribadi.
Kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kotawaringin Timur, lanjutnya, menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan. Dugaan keterlibatan sejumlah oknum menunjukkan bahwa sistem distribusi masih memiliki celah yang harus segera dibenahi.
Sutik mengungkapkan, modus yang kerap ditemukan adalah pembelian pupuk dengan harga subsidi yang kemudian dialihkan kepada perusahaan atau pihak lain dengan nilai jual yang lebih tinggi. Praktik semacam ini dinilai merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” ujarnya.
Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat yang berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
Partisipasi publik dinilai menjadi elemen penting dalam mendukung terciptanya tata kelola distribusi pupuk yang lebih baik dan berkeadilan.
Selain itu, Sutik juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas edukasi kepada petani, kelompok tani, dan kios penyalur mengenai hak dan kewajiban dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu meningkatkan kesadaran sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
Ia berharap, langkah pengawasan yang konsisten dapat memastikan ketersediaan pupuk di berbagai wilayah Kalteng tetap terjaga. Dengan distribusi yang lancar dan tepat sasaran, sektor pertanian diharapkan semakin produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.
“Kalau pengawasannya semakin optimal, saya yakin pupuk bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (adv)
