![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap.
Ia menegaskan upaya menghadapi karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur yang ada di daerah.
Pesan itu disampaikan Agustiar ketika menemui puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (1/9/2026) sore.
Pertemuan berlangsung terbuka dan menjadi kesempatan bagi massa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus bagi pemerintah menjelaskan kesiapan penanganan karhutla.
Agustiar mengajak masyarakat mengawal bersama langkah pemerintah di lapangan. Ia juga menyatakan keterbukaan terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, selama aspirasi itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki penanganan persoalan karhutla.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya. Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” kata Agustiar.
Bagi pemerintah, luas wilayah Kalteng menjadi salah satu tantangan dalam menangani karhutla. Kondisi geografis dan sebaran lokasi yang membutuhkan penanganan membuat koordinasi serta kecepatan respons menjadi bagian penting dalam operasi di lapangan.
Agustiar memastikan pemerintah akan terus bergerak menghadapi persoalan itu. Ia menegaskan tidak ingin menyerah dalam menghadapi karhutla dan mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong menjaga daerah.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalteng,” tegasnya.
Untuk memperkuat operasi, Pemprov Kalteng juga mendapat dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Bantuan itu mencakup tambahan armada pemadam kebakaran, alat berat, mesin pompa serta sejumlah peralatan pendukung yang dapat digunakan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
“Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,” ungkap Agustiar.
Ketersediaan armada dan peralatan menjadi modal penting dalam mendukung personel yang bekerja di lapangan. Armada pemadam dapat memperkuat mobilisasi, mesin pompa membantu proses pemadaman, sementara ekskavator dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam penanganan lokasi yang memerlukan dukungan alat berat.
Agustiar menjelaskan sumber daya manusia dan peralatan teknis telah disiapkan. Pemerintah kini berupaya memastikan seluruh personel dan sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dukungan logistik, termasuk bahan bakar dan kebutuhan operasional lainnya, juga menjadi perhatian agar aktivitas penanganan tidak terkendala.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” jelasnya.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyampaikan sejumlah aspirasi. Persoalan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan kebakaran dan pemadaman, tetapi juga dampak kabut asap, perlindungan masyarakat adat dan peladang, riset mitigasi bencana, fasilitas relawan serta keterbukaan pengelolaan anggaran bencana.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Dida Paramida, membacakan enam tuntutan kepada Pemprov Kalteng. Tuntutan itu meliputi percepatan penanganan karhutla, perlindungan terhadap masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, perhatian terhadap fasilitas relawan, keterbukaan anggaran bencana, serta pertemuan lanjutan bersama aliansi.
Dampak kabut asap terhadap kesehatan juga menjadi perhatian massa. Salah satu perwakilan aksi menyampaikan bahwa penanganan karhutla perlu melihat persoalan secara menyeluruh karena masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman api, tetapi juga paparan asap yang dapat mengganggu kualitas udara.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Masukan itu memperlihatkan bahwa penanganan karhutla memiliki dimensi yang luas. Selain memastikan api dapat dikendalikan, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di wilayah terdampak serta memastikan dukungan terhadap relawan dan unsur lapangan tetap berjalan.
Agustiar berharap ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus terbuka. Kritik dan saran yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pelaksanaan penanganan karhutla.
Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dan berperan dalam pengawasan di lapangan. Kolaborasi dibutuhkan mulai dari pencegahan, penyampaian informasi mengenai potensi kebakaran hingga mendukung upaya pemadaman ketika terjadi karhutla.
Pertemuan bersama Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, sehingga penanganan karhutla dapat terus diperkuat dengan dukungan berbagai pihak.
Dengan kesiapan personel, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat, Pemprov Kalteng berupaya menjaga agar penanganan karhutla berjalan lebih terpadu.
Kerja bersama diharapkan mampu menekan dampak kebakaran, menjaga lingkungan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman kabut asap. (adv)
