![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago yang datang langsung untuk meninjau kesiapan penanganan karhutla di wilayah setempat, Jumat (31/7/2026).
Menkopolhukam tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang. Setelah penyambutan, agenda dilanjutkan dengan peninjauan Posko Tumbang Nusa di Pulang Pisau yang menjadi salah satu titik strategis dalam pengendalian karhutla.
Kunjungan ini berlangsung di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu apabila terjadi peningkatan titik api.
Sehari sebelumnya, Pemprov Kalteng bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI telah menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan kondisi di lapangan. Berbagai langkah mitigasi dibahas, mulai dari kesiapan personel, dukungan peralatan, hingga strategi pemadaman dan pencegahan di wilayah rawan.
Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa kondisi hujan yang masih terjadi pada akhir Juli memberikan waktu tambahan untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur Satgas Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujarnya.
Status Siaga Darurat yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi percepatan mobilisasi sumber daya dan penguatan koordinasi lintas instansi. Pemprov juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing.
Agustiar menegaskan, kesiapan daerah tidak hanya diukur dari keberadaan personel di lapangan, tetapi juga dari kecepatan dalam mengambil keputusan dan menyediakan dukungan anggaran.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” katanya.
Ia menambahkan, pengambilan kebijakan harus dilaksanakan melalui koordinasi bersama Forkopimda agar seluruh tahapan penanganan tetap berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan data pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, Kalteng mencatat 107 titik panas. Pulang Pisau menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 62 titik, sedangkan Kota Palangka Raya tercatat memiliki 15 titik panas.
Meskipun belum terpantau adanya sebaran asap dari hasil citra satelit, kondisi cuaca yang cenderung kering dan minim hujan diperkirakan akan meningkatkan potensi kebakaran dalam beberapa pekan mendatang. Situasi ini menjadikan upaya pencegahan sebagai fokus utama seluruh pemangku kepentingan.
Dengan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan Menkopolhukam, Kalteng diharapkan semakin siap menghadapi tantangan musim kemarau. Langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini menjadi kunci untuk menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menekan dampak karhutla di Bumi Tambun Bungai. (adv)
