JAKARTA – BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi yang membantu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempersiapkan pembayaran iuran secara bertahap. Program ini ditujukan terutama bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki penghasilan tidak tetap sehingga kerap mengalami kendala membayar iuran secara penuh saat jatuh tempo.
“Program NADI JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta Program JKN. Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60 persen dari total penduduk Indonesia, sedangkan tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25 persen,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, baru-baru ini.
Melalui program tersebut, peserta dapat menyisihkan dana sesuai kemampuan melalui mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dana yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk membayar iuran JKN ketika telah memenuhi jumlah yang diperlukan sehingga status kepesertaan tetap aktif.
“Program NADI JKN menjadi sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan,” katanya.
BPJS Kesehatan mengembangkan NADI JKN dalam dua skema layanan, yakni digital-kolektif dan konvensional-perorangan. Skema digital memungkinkan peserta menabung melalui platform mitra, sedangkan skema konvensional memanfaatkan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun lembaga masyarakat sebagai mitra penyelenggara.
“Ke depan, kami berharap Program NADI JKN dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak segmen peserta. Termasuk perluasan kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital yang telah akrab digunakan masyarakat sehingga manfaat program ini terus berkembang dari tahun ke tahun,” tambah Prihati.
Pelaksanaan program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang menilai NADI JKN dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat desa melalui kolaborasi bersama BUMDes, koperasi, dan lembaga masyarakat.
“Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap BUMDes, koperasi desa maupun lembaga masyarakat lainnya dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” ujar Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria.
Saat ini BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra, di antaranya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada skema digital serta berbagai BUMDes, koperasi, dan PT Pos Indonesia di sejumlah daerah sebagai bagian dari uji coba implementasi program.
“Kehadiran Program NADI JKN merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam menghadirkan berbagai terobosan pengelolaan Program JKN yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” tandas Raffi. (Red/Adv)
![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
