Pemprov Kalteng Perkuat Pemantauan Karhutla Secara Real-Time

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui posko pemantauan yang ditempatkan di Istana Isen Mulang. Posko tersebut menjadi pusat pemantauan kondisi lapangan secara langsung untuk mempercepat respons terhadap perkembangan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan perhatian langsung terhadap operasional posko tersebut agar perkembangan karhutla dapat dipantau secara cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan di Posko Pemantau Istana Isen Mulang, baru-baru ini.

“Pak Gubernur bisa memantau perkembangan detik demi detik, menit demi menit dari posko ini. Dengan pemantauan langsung, beliau dapat memberikan arahan dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dinamika serta tingkat keparahan di lapangan,” ujar Agustan.

Posko yang telah beroperasi sekitar dua minggu itu terhubung dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) serta sejumlah titik pemantauan di wilayah Kalimantan Tengah. Sebanyak 32 titik pemantauan secara langsung ditempatkan di daerah rawan karhutla dan lokasi yang memiliki dukungan jaringan komunikasi memadai sehingga perkembangan kondisi lapangan dapat dipantau secara berkesinambungan.

“Beliau bisa melihat langsung situasi, berinteraksi dengan personel di lapangan, lalu menentukan apakah perlu ada penambahan tim atau penyesuaian strategi. Mana wilayah yang cukup ditangani tim yang ada, dan mana yang membutuhkan perkuatan,” jelas Agustan.

Sistem pemantauan tersebut juga memungkinkan komunikasi secara langsung antara tim di posko dengan personel yang melakukan penanganan di lapangan. Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian adalah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya kawasan Tumbang Nusa, yang merupakan wilayah gambut dengan perkembangan titik panas yang berpotensi meluas.

“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, hingga kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni. Ini adalah tanggung jawab bersama, jangan ada yang merasa paling dominan,” tegas Agustan.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Pemprov Kalteng juga menempatkan keselamatan personel sebagai bagian penting dalam operasi pemadaman. Hal itu menyusul adanya personel lapangan yang sempat terkepung kobaran api saat menjalankan tugas pemadaman, sehingga harus mendapatkan perawatan sebelum kembali bertugas.

“Petugas sempat harus dirawat di rumah sakit, namun beruntung setelah dua hari masa pemulihan, mereka sudah bisa kembali bertugas di lapangan,” tambahnya.

Penanganan karhutla juga diperkuat melalui sejumlah langkah teknis, di antaranya perbaikan dan pembersihan kanal sepanjang lebih dari enam kilometer untuk dijadikan sekat guna menghambat penjalaran api di lahan gambut. Pemprov Kalteng juga telah membangun enam sumur bor yang seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman, serta mengerahkan tiga helikopter water bombing dan satu helikopter patroli bantuan BNPB.

“Selain pemantauan dan penanganan di darat, kami juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bekerja sama dengan BNPB. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan potensi dan sebaran awan hujan di wilayah Kalteng agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif,” tandas Agustan. (Red/Adv)