![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKARAYA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali mendapat perhatian pemerintah pusat setelah Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung kondisi penanganan kebakaran di Kota Palangka Raya, Jumat (21/8/2026).
“Ini tidak akan mampu kalau BNPB sendiri. Kondisi ini sudah terjadi merata, jadi semua pihak harus turun,” kata Hanif, baru-baru ini.
Hanif mengawali kunjungannya dengan mendatangi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kalimantan Tengah untuk melihat perkembangan penanganan karhutla. Setelah itu, ia meninjau lokasi kebakaran lahan di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, yang penanganannya berlangsung hingga malam hari.
“Tidak bisa pemerintah sendiri, masyarakat harus kita inisiasi untuk mencegah, lebih baik mencegah,” ujarnya.
Menurut Hanif, luas wilayah yang terdampak kebakaran membuat penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Pemerintah bersama berbagai unsur perlu mengerahkan sumber daya secara terpadu agar upaya pemadaman dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Pemerintah memang memiliki peran penting dalam pemadaman dan penanganan karhutla, tetapi keterlibatan masyarakat tetap sangat diperlukan, terutama dalam upaya pencegahan,” katanya.
Hanif mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi merusak ekosistem serta mengancam keberadaan satwa di kawasan terdampak, terutama apabila kejadian serupa terus berulang.
“Dukungan pemerintah pusat sudah disalurkan melalui BNPB dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait terus dilakukan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Selain pemerintah dan masyarakat, Hanif menilai dunia usaha juga memiliki peran dalam menghadapi ancaman karhutla. Pengerahan berbagai sumber daya secara bersama dinilai penting mengingat kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Dunia usaha juga perlu mengambil bagian, karena penanganan karhutla membutuhkan kekuatan dan sumber daya dari berbagai pihak,” ucap Hanif.
Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Pengawasan dan koordinasi juga diarahkan terhadap sejumlah wilayah di Kalimantan lainnya yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
“Pemadaman harus berjalan, tetapi pencegahan juga tidak boleh ditinggalkan. Ketika api sudah membesar, penanganannya jauh lebih berat dibandingkan mencegahnya sejak awal,” tandas Hanif. (Red/Adv)
