![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mendorong pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.
Peningkatan tersebut diperlukan agar kapasitas fiskal Kalteng tetap terjaga di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
Freddy mengatakan, Kalteng memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara dari berbagai sektor.
Kondisi itu, kata dia, semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran dana yang dikembalikan kepada daerah melalui skema transfer, khususnya DBH.
Ia menyebut pemerintah daerah memang tidak boleh hanya mengandalkan transfer dari pusat. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah.
Namun, luas wilayah Kalteng dan masih banyaknya kebutuhan pembangunan membuat kemampuan PAD belum sepenuhnya dapat menopang seluruh kebutuhan anggaran. Dukungan pemerintah pusat melalui dana transfer pun masih menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan berbagai program pembangunan.
“Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi. Memang sulit apabila bergantung dengan pemerintah pusat,” kata Freddy, Kamis (8/10/2026).
Selain persoalan DBH, Freddy turut menyoroti kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pengurangan alokasi itu berpotensi mempersempit ruang pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja, terlebih ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat dan pembangunan masih harus dilakukan di berbagai wilayah.
“Ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah dalam menetapkan kebijakan transfer. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mengurangi program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Freddy menilai peningkatan DBH menjadi salah satu opsi yang perlu diperjuangkan. Besaran pembagian tidak harus mencapai seluruh penerimaan, tetapi tetap perlu berada pada tingkat yang memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil.
“Antara lain ya kenaikan DBH. Oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” tegas Freddy.
Menurut dia, Kalteng masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer pusat, baik melalui DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dukungan itu dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kebijakan fiskal nasional diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk mengelola pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.
Skema transfer yang proporsional juga penting agar daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara memperoleh dukungan yang sepadan untuk membangun wilayahnya.
Freddy menegaskan, penguatan DBH bukan semata-mata untuk menambah kemampuan belanja pemerintah daerah.
Lebih dari itu, tambahan ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan, memperluas pelayanan publik, serta menjangkau masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
Ia berharap pembahasan mengenai TKD dan DBH ke depan dapat melibatkan kepentingan daerah secara lebih kuat. Dengan kebijakan transfer yang lebih proporsional, Kalteng diharapkan memiliki kemampuan fiskal yang semakin sehat dan mampu menjalankan pembangunan secara berkelanjutan. (adv)
