![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKARAYA – Pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Tengah terus menunjukkan perkembangan. Hingga Agustus 2026, jumlah masyarakat pengguna QRIS tercatat lebih dari 446 ribu orang dengan frekuensi transaksi mencapai 43,9 juta kali. Capaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nontunai sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekosistem ekonomi digital di Bumi Tambun Bungai.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu capaian yang disampaikan dalam puncak kegiatan Borneo Digital Economy Creative Festival (DECAFEST) 2026 di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (13/11/2026). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan pembayaran digital merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekosistem keuangan digital yang melibatkan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, pelaku usaha, dan dunia pendidikan, baru-baru ini.
“Digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Borneo DECAFEST menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan digitalisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, pelaku usaha, dan dunia pendidikan,” ujar Yuliansah.
Dari sisi pelaku usaha, pemanfaatan QRIS juga memperlihatkan kontribusi besar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih dari 418 ribu pedagang dan pelaku usaha telah mendukung penggunaan sistem pembayaran tersebut di Kalimantan Tengah. Menariknya, sekitar 96 persen pedagang pengguna QRIS merupakan pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah menjangkau sektor usaha masyarakat dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Besarnya keterlibatan UMKM dalam penggunaan QRIS menjadi salah satu indikator penting perkembangan ekosistem pembayaran digital di daerah. Sistem pembayaran berbasis kode respons cepat tersebut memberikan alternatif transaksi nontunai bagi pedagang dan konsumen. Dengan semakin luasnya pemanfaatan layanan digital, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pola transaksi masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran elektronik.
Yuliansah menjelaskan bahwa Borneo DECAFEST merupakan salah satu sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai perkembangan digitalisasi, khususnya sistem pembayaran dan keuangan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Melalui sinergi tersebut, pengembangan ekosistem digital diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah transaksi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
Meski penggunaan QRIS terus berkembang, peningkatan transaksi digital juga perlu diimbangi pemahaman mengenai manfaat dan risiko dalam penggunaannya. Bank Indonesia turut memberikan edukasi pelindungan konsumen agar masyarakat dapat melakukan transaksi secara aman dan bertanggung jawab. Aspek keamanan menjadi perhatian penting seiring meningkatnya aktivitas pembayaran elektronik, sehingga perlu dibarengi kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan transaksi dan memahami layanan yang digunakan.
Dalam pengembangan ekosistem digital, Bank Indonesia juga menekankan tiga prinsip utama, yakni inklusif, aman, dan berdaya. Prinsip inklusif diarahkan agar akses terhadap layanan digital dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, aspek aman berkaitan dengan perlindungan dalam bertransaksi, sedangkan prinsip berdaya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemberdayaan.
Penguatan pembayaran digital juga menjadi bagian dari sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah provinsi bersama Bank Indonesia juga terus memperkuat penerapan transaksi nontunai dan inovasi pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota.
Perkembangan penggunaan QRIS dengan lebih dari 446 ribu pengguna, 43,9 juta transaksi, serta dukungan lebih dari 418 ribu pedagang menjadi gambaran semakin kuatnya penerimaan sistem pembayaran digital di Kalimantan Tengah. Dominasi pelaku UMKM dalam penggunaan layanan tersebut sekaligus memperlihatkan peran sektor usaha masyarakat dalam membangun ekonomi digital daerah. Melalui kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha, penguatan pembayaran digital diharapkan semakin inklusif, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. (RED/Adv)
