EKONOMI & BISNISHEADLINENASIONAL

OJK Perkuat Pembiayaan Perbankan untuk Transformasi Bangunan Gedung Hijau

6
×

OJK Perkuat Pembiayaan Perbankan untuk Transformasi Bangunan Gedung Hijau

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat peran industri perbankan dalam mendukung transformasi bangunan gedung hijau atau Bangunan Gedung Hijau (BGH) di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Practical Guidance Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL), sebuah panduan praktis yang ditujukan bagi perbankan dan pelaku usaha untuk mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan yang terukur, khususnya dalam efisiensi penggunaan energi dan air.

Peluncuran panduan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta dihadiri pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan Kamar Dagang Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Dian menegaskan bahwa sektor keuangan memiliki posisi strategis dalam mempercepat investasi produktif di sektor riil melalui pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan.

“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian dalam peluncuran panduan tersebut, baru-baru ini.

Menurut Dian, percepatan pengembangan keuangan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas investasi rendah karbon sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui dukungan pembiayaan perbankan, pelaku usaha diharapkan memiliki akses terhadap sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas bangunan, memperbaiki efisiensi operasional, serta memenuhi standar keberlanjutan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut menekankan pentingnya penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur berkualitas. Menurutnya, bangunan yang memperhatikan efisiensi energi dan air memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. “Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” ujar Diana.

Baca Juga  Dukungan Komisi III Terhadap Program Makan Bergizi Gratis untuk Barito Utara

Kementerian Pekerjaan Umum juga terus memperkuat dukungan terhadap implementasi Bangunan Gedung Hijau melalui penyempurnaan regulasi, pengembangan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan proyek percontohan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi dan properti. Dengan demikian, transformasi bangunan gedung hijau tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, tetapi juga dukungan pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan investasi para pengembang maupun pemilik bangunan.

Penerbitan panduan SLL tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Inisiatif ini juga selaras dengan komitmen iklim nasional yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki peluang strategis untuk berkontribusi terhadap agenda penurunan emisi melalui pembiayaan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Panduan yang diterbitkan OJK memuat sejumlah materi teknis untuk membantu bank dan pelaku usaha mengidentifikasi peluang pembiayaan transformasi bangunan gedung hijau. Di dalamnya terdapat strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI), penetapan Sustainability Performance Targets (SPT), hingga mekanisme pengukuran dan verifikasi capaian keberlanjutan. Materi tersebut diharapkan menjadi referensi dalam menyusun skema pembiayaan yang memiliki ukuran keberhasilan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

OJK menjelaskan, Sustainability-Linked Loans memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pembiayaan hijau atau green loan. Pada green loan, penggunaan dana secara khusus diarahkan untuk proyek hijau tertentu. Sementara itu, SLL memberikan fleksibilitas penggunaan dana dengan menghubungkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian indikator kinerja utama dan target keberlanjutan yang telah disepakati antara pihak bank dan debitur. “Implementasi SLL tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai dengan karakteristik dan kesiapan debitur,” demikian penekanan dalam panduan OJK.

Baca Juga  Pelatihan SAR Banjir Perkuat Warga Jekan Raya

Dalam penerapannya, keberhasilan pembiayaan berbasis keberlanjutan juga bergantung pada ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, serta estimasi potensi penghematan yang dapat diukur. Aspek tersebut diperlukan agar target yang disepakati antara bank dan debitur memiliki dasar penilaian yang jelas. Pengawasan terhadap pencapaian target juga menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas instrumen SLL, sehingga fleksibilitas pembiayaan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan penilaian risiko perbankan. Pengembangan panduan ini turut memperoleh dukungan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), dengan kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Melalui penerbitan Practical Guidance Sustainability-Linked Loans, OJK berharap hubungan antara industri jasa keuangan dan sektor riil semakin kuat dalam mendukung investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan. Panduan ini diharapkan dapat menjadi landasan praktis bagi perbankan, pengembang, serta pemilik gedung dalam memperluas penerapan pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan. Dengan dukungan regulasi, kesiapan data, dan kolaborasi lintas sektor, pembiayaan perbankan diharapkan mampu mengambil bagian penting dalam mempercepat transformasi bangunan gedung hijau di Indonesia. (RED/Adv)

Facebook Comments Box
+ posts