Pemerataan Infrastruktur Dapil IV Jadi Harapan Masyarakat Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Habib Sayid Abdurrahman menegaskan masih besarnya harapan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah pedalaman. Aspirasi tersebut mengemuka saat dirinya menyerap berbagai masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.

“Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak,” kata Habib Sayid, baru-baru ini.

Menurut Habib, kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah saat ini memerlukan penanganan segera karena menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi penunjang penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik.

“Warga menyampaikan bahwa kondisi jalan dan jembatan di beberapa wilayah sudah rusak dan perlu segera diperbaiki. Mereka merasa tertinggal dibandingkan daerah lain yang infrastrukturnya sudah jauh lebih baik,” ujarnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai ketimpangan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik suatu daerah, tetapi juga memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terbatasnya akses transportasi membuat distribusi barang dan mobilitas warga menjadi kurang optimal.

“Keterbatasan akses jalan membuat biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Selain itu, anak-anak kesulitan menuju sekolah, dan layanan kesehatan jadi tidak mudah dijangkau,” katanya.

Habib menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan, termasuk daerah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Menurutnya, pembangunan yang merata merupakan langkah penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

“Pemerataan pembangunan bukan hanya membangun jalan atau jembatan, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk berkembang. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya,” jelasnya.

Ia menambahkan percepatan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan serta dapat berjalan secara berkelanjutan. Aspirasi masyarakat, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.

“Kami di DPRD siap mengawal agar aspirasi masyarakat pedalaman tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata. Kami berharap pembangunan di wilayah terpencil dapat dipercepat sehingga kesenjangan antarwilayah semakin berkurang dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tandas Habib. (Red/Adv)

Jumlah Pengunjung 13