![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat memperbesar alokasi dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2027. Tambahan dukungan anggaran diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengingat masih banyak kebutuhan yang belum dapat ditangani secara maksimal dengan kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian. Luas wilayah Kalteng membuat kebutuhan pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Di tahun 2027 itu ada peningkatan dana transfer dari pusat. Daerah sangat banyak sekali membutuhkan penanganan infrastruktur,” ujar Arton, Jumat (21/8/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih membutuhkan perbaikan. Tidak hanya ruas jalan yang mengalami kerusakan, ada pula akses yang sampai saat ini belum mendapatkan pengerasan atau pengaspalan.
“Ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak, kemudian ada yang masih belum tertangani dengan baik, ada yang masih tanah. Jalan ini kan masih ada yang tanah, belum diaspal, belum dikasih pengerasan atau agregat,” katanya.
Bagi DPRD, peningkatan kualitas infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok maupun hasil produksi, serta membuka akses menuju pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Arton berharap pemerintah pusat dapat melihat kebutuhan pembangunan di daerah secara menyeluruh. Kebijakan penganggaran perlu mempertimbangkan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
“Nah dengan demikian kita harapkan pemerintah pusat bisa memahami betul tentang kebutuhan di daerah. Pembangunan kan harus merata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi Kalteng sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya dan turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Kontribusi itu, kata Arton, diharapkan dapat berjalan beriringan dengan dukungan pembiayaan pembangunan yang diterima daerah.
“Masa iya kita ini daerah yang juga penghasil tapi kita juga kan tidak banyak mendapat support dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan ada perimbangan,” ungkapnya.
Pada sisi lain, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih menghadapi keterbatasan. PAD belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan, sementara pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin, termasuk belanja pegawai.
“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” lanjutnya.
Kondisi itu membuat peningkatan dana transfer menjadi salah satu harapan untuk memperluas ruang fiskal daerah.
DPRD Kalteng berharap tambahan anggaran dapat diarahkan pada program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar.
Untuk itu, DPRD Kalteng mendorong agar dukungan melalui DBH, DAK maupun skema transfer lainnya pada 2027 dapat ditingkatkan.
Kebijakan itu diharapkan membantu daerah mempercepat penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur tanpa mengabaikan pembiayaan pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.
“Kita harapkan, mohon doa dari seluruh masyarakat Kalteng, ke depan di tahun 2027 itu ada penambahan anggaran yang support dari pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil maupun dari DAK dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adv)
