![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKARAYA – Warga Menteng XII, Kota Palangka Raya, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi infrastruktur lingkungan, terutama perbaikan jalan dan pembangunan drainase, kepada Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh (FDA), dalam kegiatan reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/8/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat FDA bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat di kawasan Menteng XII, RT 06/RW 08. Kondisi jalan yang belum diperbaiki, persoalan drainase yang dinilai belum memadai, hingga ancaman banjir menjadi sejumlah persoalan utama yang disampaikan warga.
Ketua RT 06/RW 08, Dedy Indarto, mengatakan perbaikan dan pengerasan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi warga karena ruas jalan dari Blok H hingga Kampung Rahayu sudah sekitar empat tahun belum dilakukan pengaspalan.
Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan drainase di kawasan Menteng XII. Menurut Dedy, masyarakat selama ini bahkan melakukan swadaya untuk menyewa alat berat berupa excavator guna membersihkan parit agar genangan air dapat dikurangi.
“Menteng XII merupakan kawasan yang rawan banjir sehingga pembuatan drainase sangat diperlukan, terutama dari Jalan Embang 1 sampai Jalan Embang 7 yang belum memiliki drainase memadai,” kata Dedy.
Ia menyebut kegiatan pembersihan parit dengan excavator dilakukan masyarakat secara berkala sekitar tiga tahun sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa warga masih harus mengandalkan swadaya untuk menjaga saluran air tetap berfungsi.
Persoalan drainase juga berkaitan dengan pembangunan kawasan permukiman. Dedy mengatakan warga kerap berbenturan dengan pengembang terkait pembangunan drainase karena terdapat pengembang yang dinilai kurang memperhatikan kepentingan lingkungan.
“Drainase yang seharusnya memiliki lebar sekitar dua meter ada yang dibuat hanya sekitar setengah meter. Dulu pengurusan IMB melalui RT dan menjadi bagian dari kewajiban untuk membuat drainase, tetapi di Jalan Embang 4 ada pengembang yang tidak memenuhi janji tersebut,” ujarnya.
Selain jalan dan drainase, warga meminta perhatian terhadap penerangan jalan umum (PJU), terutama di Jalan Utama Menteng XII hingga sekitar pos kamling. Dedy mengatakan kebutuhan penerangan tersebut selama ini sebagian dipenuhi melalui swadaya masyarakat.
“Untuk satu titik penerangan jalan, termasuk tiang dan lampu, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta. Karena itu, kami berharap kebutuhan PJU dapat menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Warga lainnya, Daru, juga menyampaikan persoalan jalan dan drainase di Jalan Embang Blok H. Ia turut mengeluhkan pengelolaan dan pengangkutan sampah menuju Griya Sanur yang dinilai belum berjalan efektif sehingga terjadi penumpukan sampah dan menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat.
Daru juga mengusulkan adanya petugas keamanan yang berjaga pada malam hari, khususnya mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WIB. Usulan tersebut disampaikan karena terdapat akses jalan setapak yang dapat menjadi jalur tembus menuju kawasan G. Obos VI dan Menteng XII.
Aspirasi lain disampaikan Ninang, aparatur sipil negara di RS Doris Sylvanus, terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menyampaikan adanya warga yang ketika sakit dan masuk rumah sakit diminta surat keterangan tidak mampu dari RT, sementara dalam beberapa kasus RT tidak dapat menerbitkan surat tersebut karena warga yang bersangkutan belum terdata sebagai warga miskin.
Sementara itu, Leo, warga Rahayu II, menyampaikan sejumlah persoalan yang juga dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan drainase, PJU, antrean bahan bakar minyak (BBM), hingga persoalan krisis listrik.
Ibu RT 06/RW 08 juga meminta perhatian terhadap pemberdayaan perempuan di lingkungan setempat. Warga berharap tersedia kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan, seperti menganyam, membuat baku adat, membuat gelang, menjahit, serta pelatihan kerajinan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Warga juga berharap program bantuan sosial maupun sembako murah dapat menjangkau masyarakat Menteng XII, khususnya warga RT 06/RW 08 yang membutuhkan sehingga bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gajali Rahman, warga Blok H Menteng, menyampaikan harapan agar pengurusan perizinan bangunan oleh pengembang dapat melibatkan RT sebagai bagian dari proses fasilitasi kepada pemerintah. Ia juga kembali menyoroti kebutuhan PJU di Jalan Utama Menteng XII.
Menurut warga lainnya, Pondan, masyarakat RT 06/RW 08 selama ini dikenal aktif dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial. Karena itu, kekompakan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, khususnya jalan dan drainase, agar aktivitas warga berlangsung lebih nyaman.
Sukiyatno, warga Jalan Tilung, juga menyampaikan kebutuhan peningkatan kualitas jalan dan pembangunan drainase. Ia mengatakan persoalan tersebut semakin terasa ketika musim hujan karena kawasan Menteng XII hingga Menteng 22 berpotensi mengalami banjir.
Selain infrastruktur, Rendy Pratama menyampaikan persoalan pelayanan administrasi kependudukan serta akses kendaraan pemadam kebakaran. Ia menyoroti pelayanan BPJS dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) Kota Palangka Raya yang telah didukung aplikasi SiDoi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut Rendy, layanan konter pengurusan atau pendaftaran KTP melalui aplikasi tersebut dinilai sudah efektif, tetapi antrean pada konter pelayanan masih dapat mencapai lebih dari satu minggu. Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan banyaknya jumlah pendaftar atau kendala pada sistem pelayanan.
Rendy juga mengingatkan persoalan akses jalan yang dapat menghambat penanganan kebakaran pada musim kemarau. Menurut dia, kawasan Jalan G. Obos dan sekitarnya kerap menghadapi kejadian kebakaran saat musim kemarau, sementara kondisi jalan yang kurang baik dapat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengatakan reses menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus melihat persoalan yang dihadapi warga di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Reses bukan hanya menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung persoalan yang dirasakan masyarakat. Jalan, drainase, PJU, pengelolaan sampah, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah,” kata Faridawaty Darland Atjeh, Rabu (26/8/2026).
Ia mengatakan aspirasi warga yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki sebagai wakil rakyat. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan dan drainase memiliki keterkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi warga.
“Ketika jalan dan drainase tidak memadai, dampaknya bukan hanya terhadap kenyamanan, tetapi juga terhadap mobilitas masyarakat, risiko banjir, hingga akses kendaraan dalam kondisi darurat. Karena itu, aspirasi warga harus dicatat dan diperjuangkan secara proporsional sesuai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, FDA juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta untuk kas RT 06/RW 08. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan tanah urug, kebersihan drainase, kegiatan ibu-ibu warga, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan swadaya warga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan lingkungan yang dapat dilakukan secara gotong royong. Bagi masyarakat RT 06/RW 08, semangat gotong royong selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga lingkungan dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
Reses tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan penting masyarakat Menteng XII. Aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pelayanan publik, keamanan lingkungan, pengelolaan sampah, pemberdayaan perempuan, bantuan sosial, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. (Red/ADV)
