![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya dituntut memenuhi aspek administrasi dan akuntabilitas, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin itu membahas jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Turut hadir anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, jajaran perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD yang menerima Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai langkah perbaikan.
Meski berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut, Pemprov tetap berkomitmen melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap seluruh aspek pengelolaan anggaran.
“Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal itu bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna. Pemprov berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, penguatan ketahanan fiskal menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
Berbagai upaya dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengendalian belanja yang lebih efisien, serta penyusunan target pendapatan yang terukur.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp216,07 miliar, Edy menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran telah memiliki alokasi sesuai ketentuan.
Adapun kewajiban atas sejumlah kegiatan yang belum terselesaikan akan dituntaskan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemprov juga terus mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan UMKM dilakukan melalui bantuan modal usaha, peningkatan kompetensi pelaku usaha, dan penyediaan sarana pendukung.
Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap menjadi prioritas pembangunan.
Selain menjaga kualitas pengelolaan anggaran, pemerintah juga mencatat perkembangan positif dalam penanganan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kalteng turun dari 5,26 persen pada September 2024 menjadi 4,94 persen pada September 2025.
Capaian itu didukung berbagai program pemerintah, seperti pasar murah, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, pengendalian inflasi, serta program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Edy memastikan seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda selanjutnya.
Kolaborasi yang kuat antara Pemprov dan DPRD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya Kalteng yang Berkah, Maju, dan Sejahtera. (adv)
