![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto dengan kebutuhan tambahan peralatan menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat di Posko Aju Karhutla Kalteng, kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Presiden memimpin rapat tersebut setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Sabtu 22 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan karhutla sekaligus kebutuhan yang masih dihadapi tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan kondisi berdasarkan laporan dari 14 kabupaten/kota yang dihimpun setiap hari melalui Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.
“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Ahmad Toyib.
Berdasarkan laporan tersebut, sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 hotspot dan 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare. Sementara itu, analisis satelit Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla di Kalteng mencapai 7.634,46 hektare sehingga menempatkan provinsi tersebut pada posisi kesembilan secara nasional.
“Mohon izin penambahan kalau bisa dua sampai tiga unit lagi, Bapak Presiden,” ujar Ahmad Toyib saat menyampaikan kebutuhan tambahan armada helikopter water bombing dalam rapat tersebut.
Kebutuhan tambahan armada udara dinilai penting karena saat ini baru terdapat empat unit helikopter yang beroperasi untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalteng. Selain dukungan dari udara, penanganan di darat juga memerlukan tambahan peralatan, terutama pompa air untuk memperkuat upaya pemadaman pada wilayah yang sulit dijangkau.
“Untuk pompa air, kami masih membutuhkan sekitar 100 sampai 200 unit,” ungkap Ahmad Toyib.
Kebutuhan peralatan tersebut disampaikan di tengah pengerahan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur, termasuk BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur masyarakat lainnya. Sebanyak 13 kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai bagian dari langkah menghadapi ancaman kebakaran.
“Presiden kemudian langsung menindaklanjuti kebutuhan tersebut dan melakukan komunikasi melalui sambungan telepon untuk memastikan dukungan tambahan bagi operasi di lapangan,” kata Ahmad Toyib.
Selain membahas kebutuhan teknis penanganan karhutla di Kalteng, Presiden Prabowo juga melakukan koordinasi melalui konferensi video dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi tersebut melibatkan gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memperoleh perkembangan situasi dan penanganan karhutla di wilayah setempat.
“Dengan dukungan tambahan peralatan, kami berharap operasi pemadaman di lapangan semakin kuat sehingga penanganan titik api dapat dilakukan secara cepat dan kebakaran tidak meluas,” tandas Ahmad. (Red/Adv)
